PRINGSEWU – Media nasional Hariandaerah.com mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pringsewu untuk turut mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di berbagai titik pada tahun anggaran 2025.
Ajakan ini disampaikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal penggunaan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat, agar setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan. Hariandaerah.com juga membuka layanan laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0853-4834-4482.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP yang diperbarui pada 11 Agustus 2025 pukul 01.47 WIB, seluruh proyek pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu tahun ini menggunakan dana APBD Kabupaten Pringsewu, dengan metode pemilihan penyedia yang bervariasi sesuai kebutuhan. Berikut daftar paket pengadaan yang direncanakan:
1. Pembangunan Relokasi Gedung Labkesda Kabupaten Pringsewu – Tender – Pagu Rp11.147.680.000 – Kode RUP 54735597 – Pemilihan penyedia: Juni 2025.
2. Persiapan Relokasi Pembangunan Gedung Labkesda – Tender – Pagu Rp250.000.000 – Kode RUP 54735622 – Pemilihan penyedia: Juni 2025.
3. Pembangunan Puskesmas Pembantu Padangrejo – Tender – Pagu Rp890.890.000 – Kode RUP 54735626 – Pemilihan penyedia: Juni 2025.
4. Pembangunan Puskesmas Pembantu Sumberejo – Tender – Pagu Rp890.890.000 – Kode RUP 54735627 – Pemilihan penyedia: Juni 2025.
5. Pembangunan Puskesmas Pembantu Selapan – Tender – Pagu Rp890.890.000 – Kode RUP 54735629 – Pemilihan penyedia: Juni 2025.
6. Pembangunan Puskesmas Pembantu Kresnomulyo – Tender – Pagu Rp890.890.000 – Kode RUP 54735630 – Pemilihan penyedia: Juli 2025.
7. Penambahan Ruangan Puskesmas Banyumas — Rp1.222.326.000.
Hariandaerah.com menegaskan, transparansi dan pengawasan publik sangat penting mengingat seluruh anggaran tersebut berasal dari uang rakyat. Uang rakyat merupakan dana yang dikumpulkan negara dari berbagai sumber penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi, dana bagi hasil dari pemerintah pusat, dan pendapatan sah lainnya yang dikelola pemerintah daerah. Dana ini kemudian dibahas bersama DPRD untuk dimasukkan ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sebelum digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.
“Ketika kita bicara uang rakyat, artinya kita bicara tentang hasil keringat seluruh warga. Pajak yang dibayar pedagang, pegawai, pengusaha, bahkan dari pembelian bensin atau rokok, semuanya masuk ke kas daerah. Karena itu, setiap masyarakat berhak tahu dan mengawasi penggunaannya,” tulis Hariandaerah.com dalam keterangan resminya.
Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, baik dari sisi kualitas bangunan, penggunaan material, maupun keterlambatan penyelesaian. Laporan atau pengaduan dapat langsung disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0853-4834-4482.
Dengan pengawasan yang ketat dari masyarakat, diharapkan seluruh proyek kesehatan di Kabupaten Pringsewu tahun 2025 dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan memberikan manfaat nyata bagi warga. (Red)
