KOTA LANGSA – Muslim A Gani SH MH CPM menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa dianggap sudah tidak sehat karena ambisi pribadi sehingga pemenuhan kesejahteraan rakyat terkendala dan pelantikan Walikota Langsa juga tertunda.
Pengacara dari Aceh Legal Consult (ALC) ini juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangkap jika ada anggota DPRK Langsa yang kedapatan bermain dengan Dinas/Badan yang mempunyai anggaran besar dibawah bidang mereka.
“Akibat kekisruhan internal DPRK Langsa, pasti ada kaitannya dengan memperebutkan mitra kerja Dinas-Dinas yang tergolong “Basah”, itu sangat konyol,” ucap Muslim kepada hariandaerah.com, Jumat (07/03/2025) malam.
Kemudian dikatakan, karena ada kepentingan tersebut, telah berdampak kepada penjadwalan pelantikan Walikota Langsa terpilih.
“Ambisi anggota DPRK Langsa untuk menguasai Dinas-Dinas “Basah” itu membuktikan para dewan kita sebagian sudah enggak sehat,” katanya dengan ketus.
Muslim menjelaskan, untuk apa Dinas Basah?, mau cari duit disitu?. Hukumnya “HARAM” karena anggota Dewan kan sudah ada pendapatannya sendiri, jadi jangan ada niat untuk mengambil manfaat pada Dinas terkait di Pemerintahan Kota Langsa.
“Begitu juga dengan Komisi 1 (A) yang menjadi primadona Partai politik. Ini tujuannya kan tidak lebih agar bisa menitip keanggotan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk periode berikutnya. Nah, disana juga berpotensi terjadinya permainan uang,” terangnya lagi.
Demikian juga dengan Dinas-Dinas lain yang mempunyai pengelolasn keuangan yang lumayan besar, sudah pasti menjadi incaran anggota DPRK Langsa.
Dengan hal itu, dikatakan bahwa anggota DPRK Langsa bisa menitipkan berupa proyek dan mencari uang. “Ini potensi pelanggaran yang tidak boleh terjadi kedepan,” tegas Muslim.
Muslim kemudian meminta Aparat Penegak Hukum untuk kedepannya agar mendampingi Dinas-Dinas terkait, jangan beri kesempatan Anggota dewan untuk bermain di anggaran Dinas tersebut.
Ini adalah salah satu faktor kurangnya pengawasan selama ini, sehingga menjadi tradisi anggota DPRK Langsa.
“Jadi kami minta APH untuk menangkap jika ada anggota DPRK Langsa yang kedapatan bermain dengan Dinas (Badan) yang mempunyai anggaran besar,” ungkap Muslim A Gani.
