BREBES – Masalah kerusakan dan pendangkalan sungai di wilayah Kabupaten Brebes tampaknya menjadi pekerjaan rumah yang belum kunjung selesai meski telah diusulkan berulang kali dari tahun ke tahun. Baik pihak eksekutif maupun legislatif di daerah ini menyebut telah berulang kali menyuarakan perlunya penanganan serius terhadap Sungai Babakan serta saluran pembuangan Kali Buntiris.
Kali ini, secercah harapan hadir dengan telah tersedianya anggaran dari pihak pusat. Namun, ketersediaan anggaran ini justru direspons dengan desakan agar penanganan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Demikian disampaikan oleh Mohammad Risky Ubaidillah, Anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi PDI Perjuangan pada, Jumat 03/04/2026. Politisi yang mewakili daerah pemilihan Kecamatan Ketanggungan ini menyampaikan kekecewaannya sekaligus harapan besar agar proyek tersebut segera direalisasikan.
“Tiada hentinya dari tahun ke tahun kami, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif Kabupaten Brebes, terus mengusulkan dan membicarakan penanganan Sungai Babakan dan saluran pembuangan Kali Buntiris. Alhamdulillah, kali ini anggarannya sudah tersedia di tingkat pusat. Oleh karena itu, kami menuntut penanganan yang tanggap, cepat, dan tepat,” tegas Mohammad Risky Ubaidillah.
Mewakili aspirasi masyarakat Ketanggungan secara luas, mulai dari wilayah hulu hingga hilir, Risky mendesak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimancis, Agus Dwi Kuncoro, untuk memberikan kejelasan. Ia mempertanyakan secara tegas mengenai kepastian dan jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Lebih lanjut, Risky mengungkapkan bahwa ketidaktuntasan penanganan sungai ini justru membuat pihak pemerintah daerah yang harus menanggung beban dan kekecewaan masyarakat.
“Harus dipahami, bukan pegawai BBWS Cimancis yang ‘dipukul’ atau menerima keluhan langsung dari warga, tetapi kami, teman-teman DPRD, tokoh pemuda, Bupati beserta jajarannya. Jika menggunakan bahasa masyarakat, yang ‘remuk’ atau merasa tertekan adalah kami, Bupati, dan seluruh elemen pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kami meminta hal ini segera menjadi perhatian utama bagi pihak BBWS Cimancis,” ungkapnya dengan nada serius.
Menurut Risky, pihaknya sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mitigasi mandiri, salah satunya melalui program penghijauan di wilayah selatan. Beberapa wilayah bahkan telah diberikan program penanaman buah dalam bentuk klaster. Namun, upaya tersebut dirasakan belum cukup untuk menuntaskan akar masalah yang membutuhkan penanganan skala besar.
“Upaya lain yang sudah kami lakukan setiap tahun adalah penghijauan di daerah selatan sesuai dengan kemampuan kami. Beberapa lokasi bahkan sudah kita berikan program klaster buah. Namun, kami berharap pihak yang memiliki kewenangan, anggaran, dan menjadi pelaksana di lapangan dapat mendengar dan segera mengeksekusi pekerjaan ini. Jujur, kami sudah merasa ‘remuk’ hati dan pikiran jika masalah ini terus berlarut tanpa tindakan nyata,” tambahnya.
Nada yang sama namun disertai peringatan keras juga disampaikan oleh elemen masyarakat. Ketua Komunitas Peduli Sungai (KPS) Masjaka Babakan, Mafudin, yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan dan sungai, turut menyoroti keterlambatan penanganan ini. Ia meminta pihak berwenang untuk tidak sekadar diam.
Mafudin menyampaikan peringatan tegas kepada Kepala BBWS Cimancis, Agus Dwi Kuncoro. Ia menegaskan bahwa jika pihak berwenang tidak segera mengambil tindakan, pihaknya tidak segan-segan untuk mengambil sikap lebih lanjut.
“Kami meminta Kepala BBWS Cimancis Bapak Agus Dwi Kuncoro untuk segera melakukan tindakan. Namun apabila BBWS tidak segera mengambil tindakan, maka kami akan lawan. Kami tidak ingin sekadar menunggu tanpa kepastian,” ujar Mafudin dengan nada mengancam.
Lebih lanjut, KPS Masjaka meminta agar Kepala BBWS Cimancis segera merespons arahan yang telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Meskipun pelaksanaannya hanya bersifat parsial atau bertahap, hal itu dinilai jauh lebih baik daripada tidak ada perbaikan sama sekali demi keselamatan dan kenyamanan warga.
“Kami mempersilakan dan mendesak Ketua BBWS Cimancis untuk segera merespons arahan dari Menteri PUPR tersebut. Minimal meskipun penanganannya bersifat parsial atau bertahap, hal itu harus segera ditangani demi kebaikan bersama,” pungkas Mafudin.
