Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

LPK – GPI Kabupaten Pringsewu Soroti Dugaan Penahanan Ijazah Sekolah di Banyumas

LPK - GPI Kabupaten Pringsewu Soroti Dugaan Penahanan Ijazah Sekolah di Banyumas IMG 20240129 WA0271
Elnova Haryadi, SE, Ketua DPD LPK GPI Pringsewu. (Davit/Hariandaerah.com)

PRINGSEWU – Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia ( LPK-GPI) Kabupaten Pringsewu menyoroti dugaan penahanan ijazah oleh pihak sekolah di kecamatan Banyumas Pringsewu.

Penahanan ijazah terdapat di dua lokasi sekolah. Yaitu di Sekolah menengah kejuruan (SMK) Ma’arif Banyumas, serta di Sekolah menengah atas (SMA) Negri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu.

Ketua DPD LPK-GPI Elnova Haryadi, S.E meminta pihak terkait menindak tegas sesuai hukum yang berlaku bagi sekolah yang mempersulit dan menahan ijazah siswanya yang telah memenuhi syarat kelulusan.

Menahan ijazah dalam setiap tingkatan jenjang pendidikan karena tidak ada biaya tidak diperkenankan. Namun, selama ini yang terjadi di masyarakat masih ada beberapa sekolah yang melakukan hal ini.

Seharusnya kondisi ini tidak lagi terjadi dalam dunia pendidikan, karena bertentangan dengan hak asazi manusia.

“Tentunya menjadi sangat penting untuk persoalannya dituntaskan karena dapat menghambat peserta didik atau siswa ke jenjang berikutnya, “kata Elnova Haryadi, Senin (29/1/24).

Lanjutnya, semestinya pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan setempat dapat membantu melakukan verifikasi dan kebijakan, sehingga tidak ada lagi kejadia serupa yang dapat menghambat siswa melanjutkan tahap jenjang berikutnya yang lebih tinggi.

“Himbauan untuk sekolah yang orang tua siswa belum membayar atau melunasi keuangan tentunya bukan hanya memberitahukan orang tuanya saja tetapi bagaimana menginformasikan hal ini kepada Dinas pendidikan sebagai leading sektor dunia pendidikan sehingga ada solusi yang baik agar tidak viral dan menghambat kepentingan siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan di tingkatan selanjutnya, “Ungkapnya.

Lanjutnya, guna menghindari hal serupa supaya tidak terulang kembali, maka pihak komite sekolah dalam menetapkan iuran anggaran yang harus dibayar orang tua tentunya dengan pola standarisasi kemampuan orang tua siswa masing-masing. Jika disamakan kebijakannya maka hal inilah yang akan terjadi saat lulus ijazahnya ditahan.

Dan dalam menentukan besaran iuran oleh komite sekolah diharapkan orang tua siswa hadir untuk menyuarakan kemampuannya dalam hal biaya selama proses belajar mengajar karena biasanya orang tua  kalau tak hadir maka dianggap menerima semua kebijakan yang diambil komite sekolah.

“Terkait dengan penahanan ijazah oleh satuan Pendidikan yang biasa muncul dimedia, pada Pasal 7 ayat (8) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 dijelaskan bahwa.

“Satuan Pendidikan dan dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun, “tutupnya. (Davit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *