KOTA LANGSA – Praktisi Hukum Aceh, H. Hasan Basri SH MH CPM, dari Kantor Hukum Hasan Basri dan Rekan yang berada di desa Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, menegaskan bahwa keberlangsungan Program Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hal krusial bagi masyarakat.
“Jika program MBG terhenti, dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ucap Hasan Basri kepada hariandaerah.com, Selasa (23/06/2026).
Lebih lanjut Hasan Basri yang akrab disapa Pak Haji ini menyampaikan, bahwa program MBG telah melibatkan banyak pihak secara langsung, mulai dari pengusaha yang membangun dapur MBG, pekerja MBG serta penerima manfaat.
“Bagi Pengusaha yang membangun fasilitas dapur MBG, karena telah investasikan modal untuk membangun fasilitas yang ada. Sehingga mereka akan rugi secara finansial jika program tersebut ditutup atau diberhentikan,” terangnya.
Kemudian untuk para pekerja di dapur MBG, pastinya akan kehilangan mata pencaharian yang menopang kebutuhan hidup keluarga masing-masing.
Begitu juga bagi para penerima manfaat, seperti anak-anak, pelajar dan masyarakat kurang mampu. Selama ini mereka sudah terbantu dengan makanan bergizi gratis, jika dihentikan pasti akan kembali menghadapi kesulitan.
Lebih jauh, Pak Haji juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh BGN yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam menangani kasus tersebut.
Menurutnya, dalam tubuh BGN diperlukan pembenahan agar pengelolaan program MBG lebih transparan, tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.
“Pantauan saya dan masyarakat yang masih sangat bergantung pada program ini. Jika operasionalnya tutup, dampaknya bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” sebutnya.
Oleh karena itu, ia menekankan, bahwa keberhasilan pemerintah diukur dari konsistensi menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Jika program MBG berhenti, maka akan muncul pengangguran, instabilitas sosial, bahkan potensi kriminalitas,” ungkap Hasan Basri.
