SIMEULUE – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue seharusnya menjadi momen sakral yang dinantikan masyarakat. Sebagai titik awal kepemimpinan baru, pelantikan tersebut bukan hanya seremoni formal, tetapi juga simbol harapan akan perubahan. Namun, di balik kemegahan acara, ada satu hal yang justru menimbulkan tanda tanya besar, yakni ketidak hadiran awak media lokal dalam peliputan. Sabtu (08/02/2025).
Ketua Sekretariat Bersama (Sekber), Alis Anizar menyebutkan, dalam era keterbukaan informasi, peran media sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena kata dia, masyarakat yang tidak bisa hadir langsung di lokasi pelantikan mengandalkan berita dari media, baik online maupun elektronik, untuk mengetahui bagaimana proses sakral tersebut berlangsung.
“Sayangnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue, terutama pihak terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominsa), Sekretariat DPRK, serta panitia pelantikan, tampaknya menganggap hal itu tidak penting,” kata Alis.
Ketidakhadiran media, lanjut Alis, bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari absennya undangan resmi kepada mereka. Padahal, tambahnya, dalam setiap momen penting, keterlibatan jurnalis lokal menjadi krusial untuk menyampaikan realitas yang terjadi di lapangan.
“Ironisnya, alasan klasik tidak ada dana publikasi, kembali digaungkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ditambahkannya, sebagai daerah kepulauan yang relatif terisolasi, Kabupaten Simeulue seharusnya membutuhkan media sebagai jembatan informasi dengan dunia luar. Namun, selama ini, sebut Alis, hanya segelintir media tertentu yang selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan, sementara yang lain diabaikan.
“Alasan keterbatasan anggaran pun terkesan tidak lebih dari dalih yang digunakan oleh oknum instansi terkait untuk membatasi akses informasi,” imbuhnya.
Alis juga menyebutkan, pelantikan itu sejatinya bukan hanya menandai dimulainya era baru bagi kepemimpinan Simeulue, tetapi juga menghadirkan pertanyaan besar tentang keterbukaan pemerintah daerah dalam berkomunikasi dengan publik kedepan.
Alis menilai, momen besar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang dihadiri tokoh penting seperti Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, serta tamu istimewa lainnya dari provinsi dan perwakilan pusat, seharusnya transparansi informasi menjadi prioritas.
“Sepertinya, awal pemerintah baru sudah menunjukkan sikap tertutup terhadap media, akankah ini menjadi tanda bahwa era baru yang dinantikan justru dimulai dalam “kegelapan,” pungkasnya. (Q)
