SIMEULUE – Wacana Pemerintah Aceh untuk mengalihkan rute kapal Aceh Hebat 1 dari Simeulue ke Krueng Geukueh-Penang menuai sorotan tajam dan reaksi penolakan dari berbagai elemen, mulai dari anggota DPRA, tokoh masyarakat hingga mahasiswa.
Mereka beramai-ramai berharap kepada Gubernur Aceh agar meninja ulang dan bahkan meminta menghentikan wacana itu, karena kapal Aceh Hebat 1 selama ini menjadi tulang punggung transportasi maspunggun Simeulue.
Tak terkecuali, Ketua DPC Organda Simeulue, Ricki Manaf juga menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut, karena dinilai dapat mengganggu stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta memperburuk kondisi logistik di daerah kepulauan itu.
Ricki Manaf menjelaskan, bahwa Kapal Aceh Hebat 1 selama ini menjadi tumpuan utama transportasi laut yang menopang arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
“Dengan kapasitas angkut yang besar dan jadwal pelayaran yang stabil, keberadaan kapal ini sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan harga bahan pokok di wilayah Simeulue,” kata Ricki kepada media ini, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, pengalihan kapal tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi umum tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan.
Karena, lanjut Ricki, sebagian besar bahan baku makanan seperti telur, sayur tertentu, serta bahan tambahan lainnya masih harus didatangkan dari luar daerah. Jika kapasitas angkut kapal menurun, kata dia, pasokan bahan baku bisa terganggu dan biaya logistik meningkat tajam.
“Kami sangat khawatir jika Kapal Aceh Hebat 1 dialihkan, akan terjadi kelangkaan pasokan dan kenaikan harga yang signifikan. Ini bukan hanya soal kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menyangkut kebutuhan program MBG yang harus berjalan konsisten setiap hari sekolah,” ujarnya.
Ricki menambahkan, bahwa tingginya biaya logistik saat ini saja sudah menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha angkutan dan penyedia barang, apa lagi wacana pengalihan rute kapal tersebut, dikhawatirkan ongkos distribusi bahan makanan akan melonjak.
“Hal ini dapat berdampak langsung pada kualitas dan kontinuitas program MBG bagi para pelajar di Simeulue,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Ricki, pengusaha transportasi, distributor, dan pelaku UMKM lokal juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Pengurangan frekuensi atau kapasitas pelayaran akan memperpanjang masa pengiriman barang, meningkatkan risiko kerusakan bahan pangan, dan mempersempit ruang usaha bagi pedagang kecil yang sangat bergantung pada kelancaran arus barang.
Organda menilai bahwa rencana pengalihan ini tidak mempertimbangkan karakteristik geografis Simeulue yang sepenuhnya bergantung pada jalur laut. Kebijakan semacam ini, menurut Ricki, seharusnya terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi transportasi dan pelaku usaha.
Dalam pernyataannya, DPC Organda Simeulue mendesak Pemerintah Aceh untuk meninjau ulang wacana pengalihan tersebut dan tetap menempatkan Aceh Hebat 1 di Simeulue guna menjaga keseimbilan distribusi logistik, stabilitas harga, serta menjamin keberlangsungan program-program pelayanan publik yang membutuhkan pasokan rutin seperti MBG.
Ia berharap, keputusan yang diambil nantinya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Simeulue yang selama ini sangat bergantung pada keberadaan transportasi laut yang memadai. (Q)
