Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Pemerintah Aceh dan DPRA Bersinergi Dalam Menyusun Rancangan Qanun Untuk Masa Depan Aceh

Asisten sekda Aceh
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Azwardi AP, M.Si, saat menyampaikan sambutan pada Paripurna DPR Aceh Tahun 2023 dengan agenda, Penetapan Judul Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2024, Penetapan Rencana Kerja (RKT) DPRA Tahun 2024, Penyampaian Laporan Temuan Pelanggaran HAM di Aceh oleh KKR Aceh dan Penyerahan Laporan Reses III Pimpinan dan Anggota DPRA Tahun 2023 di Ruang Sidang Paripurna DPRA, Banda Aceh, Selasa (12/12/2023). (Foto: Humas Pemprov)

BANDA ACEH – Penjabat Gubernur yang diwakili oleh Asisten I Sekda Aceh, Azwardi, telah menyampaikan tujuh judul Rancangan Qanun (Raqan) Aceh kepada DPRA untuk dimasukkan ke dalam Prolega Prioritas Tahun 2024.

Usulan-usulan ini mencakup Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJK) Aceh Tahun 2025-2045, Raqan Aceh tentang Grand Design Syariat Islam, Raqan Aceh tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Ketransmigrasian, Raqan tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Raqan Aceh tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta Raqan Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh.

Penjabat Gubernur berharap bahwa ketujuh Rancangan Qanun yang diajukan oleh Pemerintah Aceh dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam daftar Prolega Prioritas tahun 2024. Hal ini sangat penting mengingat beberapa usulan dari Pemerintah Aceh sejalan dengan usulan DPRA.

Menurut Pasal 62 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika dalam satu masa sidang DPR Aceh dan Gubernur menyampaikan Rancangan Qanun dengan materi yang sama, yang akan dibahas adalah Rancangan Qanun yang diajukan oleh DPR Aceh, sementara Rancangan Qanun yang diajukan oleh Gubernur akan digunakan sebagai bahan untuk perbandingan.

BACA JUGA:  Cegah Stunting dengan Protein Hewani, Berikut Manfaat Konsumsi Telur

Usulan Raqan Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJK) Aceh Tahun 2025-2045 bertujuan untuk memberikan arah dan panduan dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan dan terencana. Selain itu, Raqan Aceh tentang Grand Design Syariat Islam membahas peta jalan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yang diharapkan dapat memperkuat identitas dan nilai-nilai budaya Aceh.

Pemajuan kebudayaan Aceh juga menjadi fokus penting dalam Raqan yang diusulkan. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memperkuat dan mempromosikan kekayaan budaya Aceh, dengan harapan dapat meningkatkan sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Raqan Aceh tentang Ketransmigrasian akan mengatur dan mengawasi proses transmigrasi di Aceh dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pengelolaan sumber daya alam.

BACA JUGA:  Seorang Pria di Banda Aceh Ditangkap Polisi, Ini Kasusnya

Pemerintah Aceh juga mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas melalui Raqan tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta Raqan Aceh tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua warga Aceh.

Terakhir, Raqan Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam mengembangkan infrastruktur dan memperkuat sektor ekonomi di Aceh. Dengan adanya pusat distribusi yang efisien, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Azwardi, yang mewakili Penjabat Gubernur, berharap bahwa usulan-usulan Raqan ini dapat segera dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam daftar Prolega Prioritas tahun 2024. Sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menyusun Raqan ini merupakan langkah positif dalam memajukan Aceh ke arah yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *