SIMEULUE – Pemerintah Kabupaten Simeulue mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Simeulue.
Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris bersama Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal dan Anggota Komisi VI DPRA Ihya Ulumudin meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Senin (3/8/2026).
Lahan yang diusulkan memiliki luas sekitar 6,7 hektare dan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Bupati Mohammad Nasrun Mikaris mengatakan, saat ini pemerintah daerah sedang melengkapi sejumlah persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pengajuan pembangunan kepada Kementerian Sosial, di antaranya dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), keterangan lokasi bebas banjir, dokumen AMDAL, serta persyaratan lainnya.
“Manfaatnya, kita akan mencari anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Seluruh biaya pendidikan mereka akan ditanggung pemerintah melalui APBN,” kata Bupati.
Kepala Dinas Sosial, Aceh Budi Afrizal menjelaskan, Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan menyediakan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Selain ruang belajar, kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan asrama sehingga para siswa tinggal di lingkungan sekolah.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tersebut diproyeksikan mampu menampung lebih dari 1.000 siswa dengan estimasi anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp240 miliar.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPRA Ihya Ulumudin menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Simeulue.
“Saya sangat mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Simeulue karena dapat menampung lebih dari 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu pada jenjang SD, SMP, hingga SMA. Saya juga berharap Dinas Sosial Aceh dapat memfasilitasi usulan ini ke Kementerian Sosial agar proses pembangunannya dapat segera dilakukan,” ujarnya.
Turut hadir dalam peninjauan lokasi tersebut Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh, Mahdani Muhctar serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Charles. (*)
