BENER MERIAH – Pejabat (Pj) Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si bersama Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Perwakilan Aceh, Sukriah. HG, menggelar rapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Dr. Ahmadriswan Nasution, rapat tersebut digelar di Kantor BPS Aceh, Banda Aceh, Jum’at (17/02/2023).
Pj Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si mengatakan, rapat tersebut membahas terkait dengan indikasi ketimpangan data angka kemiskinan dan kemisikinan ekstrem antara angka survei BPS dan data ril di lapangan. Yakni membahas persamaan persepsi dalam rangka penurunan angka puing dan pembersihan puing ekstrem di Kabupaten Bener Meriah.
“Jadi perlu penyamaan persepsi agar langkah-langkah yang diambil dalam penurunan angka kemiskinan bisa tepat. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan adanya pertemuan hari ini,” kata Haili Yoga.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Aceh, Dr. Ahmadriswan Nasution menyampaikan bahwa yang harus difahami oleh publik adalah survei yang dilakukan oleh BPS merupakan survei makro dengan pendekatan besaran pengeluaran konsumsi per kapital per bulan berdasarkan pengakuan rumah tangga sasaran.
Lebih lanjut Ahmadriswan Nasution menjelaskan, dari data itulah yang akan menentukan keluarga tersebut, termasuk keluarga miskin dengan pengeluaran 400.000 perorang perbulan dan kelompok miskin 300.000 perorang dalam perbulan.
“Jadi kalau ada ketimpangan data kemungkinan disebabkan oleh pengakuan target, dan kami akan membantu Pemkab Bener Meriah dengan melakukan sosialisasi pemaparan ke sasaran melalui pemerintah desa setempat,” ungkap Ahmadriswan Nasution.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJKN Aceh, Sukriah. HG menyarankan, agar pemerintah desa, unit terkhusus terkecil yaitu kepala dusun sangat berperan penting dalam menentukan sasaran-sasaran.
“Untuk itu, perlu dibentuk tim bersama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memberikan pengakuan pada saat didata oleh petugas survei,” ujarnya.
Kemudian, Kepala BPS Kabupaten Bener Meriah, Devi, menyampaikan hasil survei Regsosek menunjukkan bahwa pengakuan target misi di Kabupaten Bener Meriah, masuk dalam terendah ke-2 setelah Banda Aceh di Provinsi Aceh.
Dari hasil rapat tersebut, daoat disimpulkan bahwa BPS Aceh akan hadir ke Kabupaten Bener Meriah membantu pemerintah setempat, dalam melakukan intervensi melalui sosialisasi kepada pemerintah desa agar data yang akurat di depannya.
