PRINGSEWU – Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan akses kredit perbankan bagi masyarakat kecil. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan ikon wisata budaya Pringsewu yang digadang-gadang menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi lokal.
Pertemuan strategis antara Polres Pringsewu dan perbankan Himbara berlangsung di Mapolres Pringsewu, Rabu (1/10/2025). Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Pringsewu AKBP M Yunnus Saputra dan dihadiri pimpinan cabang Bank Mandiri, BNI, BRI, serta Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pembahasan dalam pertemuan tersebut menitikberatkan pada optimalisasi penyaluran kredit, termasuk pemanfaatan dana pemerintah sekitar Rp200 triliun yang masih mengendap di Bank Indonesia. Kapolres Yunnus mengingatkan agar perbankan memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha kecil.
Pernyataan tegas disampaikan Kapolres Yunnus terkait praktik diskriminatif dalam pemberian kredit. Ia menilai, kredit tidak boleh hanya memperkaya pengusaha besar sementara pelaku usaha kecil tersisih dari akses pembiayaan.
“Harus dicegah diskriminasi. Jangan sampai hanya pengusaha besar yang semakin diuntungkan, sementara pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan akses. Kita ingin kesempatan yang adil bagi semua warga untuk berkembang,” ujar Yunnus.
Diskusi yang berlangsung juga mengungkap empat hambatan utama dalam pengajuan kredit masyarakat. Hambatan tersebut meliputi pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kelengkapan administrasi di tingkat kelurahan, data pertanahan yang belum mutakhir di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tingginya biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah.
Pengawasan ketat akan dilakukan Polres Pringsewu untuk memastikan tidak ada oknum maupun sistem yang memperlambat proses pengembangan usaha. Kapolres menegaskan, setiap hambatan administratif harus segera diatasi demi memperlancar roda ekonomi warga.
Dorongan kuat juga diberikan Polres Pringsewu terhadap pengembangan ikon wisata budaya di wilayah setempat. Proyek ini dinilai mampu menjadi alternatif terbaik untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, asalkan pelaku usaha kecil mendapat prioritas dalam akses pembiayaan.
“Kami berharap pengusaha kecil mendapat prioritas untuk membangun bisnis di proyek wisata budaya Pringsewu. Karena itu, penting bagi kami mengawal mereka agar tidak terhambat birokrasi yang berbelit,” tambah Yunnus.
Kehadiran pimpinan cabang bank dalam pertemuan ini memperlihatkan sinergi antara kepolisian dan perbankan. Hadir di antaranya Dian Fahlevi (Bank Mandiri), Yudi Saputra (BNI), Thawap Nasution (BSI), dan M Syarifudin (BRI).
( Davit)
