JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025 lalu. Maka apakah tujuan Prabowo dalam efisiensi anggaran?
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, mengutip dari CNBC, alasan sebenarnya mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Menurutnya, Presiden ingin keuangan negara lebih bersih, sehingga berujung efisiensi APBN 2025.
“Presiden Prabowo sudah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin spending (belanja negara) lebih efisien, baik, bersih, dan fokus, terutama dalam menjaga kebutuhan masyarakat,” ungkapnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (16/2/2025).
Dalam upaya ini, Sri Mulyani mengaku telah mengkaji lebih terkait dengan penggunaan dan keperuntukkan anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun.
Adapun, pada putaran pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada putaran kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.
“Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda, dikutip Minggu (16/2/2025).
Pada putaran kedua, efisiensi akan dilakukan di Kementerian dan Lembaga (K/L). Dari Rp 308 triliun, sebanyak Rp 58 triliun akan dikembalikan ke K/L. Lalu, pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 trliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp 200 triliun digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.
Tujuan Prabowo untuk menghemat dan efisiensi Anggaran sebenarnya adalah menciptakan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, swasembada pangan dan swasembada energi.
“Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria yang pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja, sudah saya katakan berkali-kali. Kedua harus meningkatkan produktivitas, produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi berapa devisa yang dihasilkan, berapa devisa yang dihemat, kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025 lalu dialnsir presidenri.go.id.
Dalam hal swasembada pangan dan energi, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, maupun garam. Bahkan, Presiden menyampaikan bahwa sasaran swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026.
“Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya terobosan teknologi dalam anggaran, yang meliputi investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Presiden juga menegaskan bahwa anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan dinas, akan dipotong.
“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tegas Presiden.
Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan loyalitas dalam hal penyusunan anggaran. Menurut Presiden, saat ini pemeriksaan anggaran telah berjalan dengan tingkat ketelitian yang cukup baik.
“Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah mungkin sampai satuan kesembilan,” ucap Presiden.
Pakar: Efisiensi Anggaran Dilakukan Secara Brutal, Dampaknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di 2025.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memandang efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersifat brutal alias tidak direncanakan dengan baik. Dampaknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di 2025.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan pihaknya hanya memasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025. Hal itu dikarenakan pemangkasan anggaran akan berdampak signifikan terhadap belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah.
“Kelihatannya efisiensi ini dilakukan secara brutal dan justru mengganggu dari sisi program pemerintah sendiri. Jadi khawatir Prabowo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan efisiensi ini, justru di banyak daerah di kementerian/lembaga turun perputaran uang. CELIOS pasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025 salah satunya karena adanya efisiensi yang tidak dengan perencanaan baik,” kata Bhima dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025) mengutip dw.com.
Bhima khawatir pemotongan anggaran ini akan mengganggu pelayanan publik dan bahkan menghambat investasi masuk. Terlebih jika efisiensi dialihkan ke Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pengelolaannya dinilai belum ideal.
“Perbaikan jalan misalnya, anggarannya ditiadakan. Banyak kebijakan-kebijakan yang justru efisiensinya mengarah kepada kontraproduktif. Apalagi kalau ini efisiensi dialihkan ke makan bergizi gratis, kita tahu pengelolaan makan bergizi gratis juga belum ideal, maka ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Bhima setuju jika anggaran yang perlu dipotong seperti perjalanan dinas, pengadaan ATK hingga pembelian mobil dinas baru. Namun jika sudah mengusik anggaran program, ia menilai hal itu sebagai sesuatu yang blunder untuk pertumbuhan ekonomi.
“Kalau sampai hal-hal yang esensial mengganggu kinerja, ini saya pikir bisa blunder ke pertumbuhan ekonomi. Juga bisa blunder bukan hanya ke sektor ekonomi, tapi perhotelan ya yang memang mengaku mengalami kerugian besar atau sektor sewa jasa kendaraan,” tutur Bhima.
“Ini akan mendorong PHK besar-besaran di berbagai sektor, bahkan di sektor pemerintahan itu sendiri terutama tenaga kerja honorer yang faktanya masih dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik,” tambahnya. Senada, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurohman mengatakan jika tidak ada perencanaan yang matang, efisiensi anggaran ini justru punya potensi menggerus kualitas layanan dasar. Utamanya di sektor vital seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Efisiensi sejati bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi juga soal menciptakan mekanisme yang memastikan setiap pengeluaran tepat guna. Pemerintah harus menghindari praktik pemangkasan yang hanya membebani masyarakat seperti pengurangan subsidi atau keterlambatan pembangunan proyek penting,” ujar Rizal.
Terbaru, Prabowo menargetkan penghematan anggaran hingga Rp750 triliun yang dilakukan sebanyak tiga putaran. Penghematan itu termasuk yang akan dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui dividen yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun, di mana Rp200 triliunnya digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.
“Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun (Rp300 triliun + Rp250 triliun + Rp200 triliun),” jelas Prabowo dalam Pidato Politiknya di HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
