SIMEULUE – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam organisasi Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan gedung DPRK Simeulue, Kamis (16/03/2023).
Para anggota BPD tersebut menggelar demo lantaran tuntutan yang mereka suarakan terkait peningkatan kesejahteraan anggota BPD belum juga dipenuhi, sehingga mereka meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan tunjangan tersebut.
Kenaikan yang diminta para pemdemo yakni, sebelumnya tunjangan Ketua BPD, Rp1.100.000 diseratakan dengan tunjangan Kepala Desa begitu juga dengan anggota yang sebelumnya Rp700.000 diseratakan dengan tunjangan KAUR/KASI.
Apabila tunjangan tersebut dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka BPD akan meningkatkan kinerjanya di lapangan. Namun apabila tidak terpenuhi, maka para pendomo akan tetap memperjuangkan tuntutan mereka.
Pj bupati Simeulue Ahmadliyah saat menjumpai para pendemo menyampaikan, dirinya tak berani mengambil resiko hukum diluar ketentuan yang termasuk dalam regulasi.
“Tunjangan yang diminta harus sesuai dengan ADD Desa. Kalau APBK sudah ada regulasinya. Karena itu mari kita berfikir bersama- sama untuk meningkatka PAD. Pasalnya, APBK Simeulue cukup jauh jika dibandingkan dengan kabupaten kota Provinsi Aceh lainnya,” kata Ahmadliyah.
Setelah menggelar aksi demo didepan kantor Bupati Simeulue, selanjutnya para pendemo bergerak menuju gedung DPRK Simeulue.
Dihadapan para anggota DPRK, Ketua ABPEDSI Simeulue, Alis Anizar mengatakan, sebelumnya aspirasi telah kami sampaikan langsung dengan Pj bupati Ahmadliya, kami pun meminta kepada DPRK Simeulue untuk mengawal tuntutan ini.
“Kami mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue dan anggota DPRK Simeulue untuk terus mengawal tuntutan ini,” ujar Alis Anizar.
Menyahuti hal tersebut, salah seorang perwakilan DPRK Simeulue menyebutkan, kita siap mengawal tuntutan dari saudara-saudara mari kita kawal bersama-sama.
