JAKARTA – Sarasehan Kebangsaan bertema “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia” berlangsung selama tiga hari, 26–28 Juni 2026, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Forum nasional tersebut menghadirkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas arah kebijakan strategis menuju kemandirian ekonomi nasional.(27/6/26)
Pada hari pertama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan paparan mengenai berbagai strategi pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen strategis negara untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan nasional sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat.
Dalam paparannya, Presiden juga menyinggung praktik export under invoicing, yakni pencatatan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya. Menurut Presiden, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola ekonomi agar kekayaan nasional dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.
Presiden turut memaparkan perspektif historis mengenai kontribusi sumber daya alam Indonesia terhadap perekonomian global pada masa kolonial. Ia menekankan bahwa setelah lebih dari delapan dekade kemerdekaan, Indonesia perlu memastikan pengelolaan kekayaan alam dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Pada hari kedua, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memaparkan perkembangan sektor pertanian nasional. Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan pangan domestik, khususnya komoditas beras, dengan cadangan yang terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengurangan ketergantungan terhadap impor energi melalui peningkatan produksi dalam negeri. Rangkaian sarasehan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Dr. Iskandar, M.Si., mengatakan Sarasehan Kebangsaan menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan berbagai elemen bangsa untuk menyamakan persepsi mengenai arah pembangunan Indonesia.
“Apa yang disampaikan Presiden memberikan gambaran mengenai langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Bagi perguruan tinggi, ini menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu melahirkan inovasi yang mendukung pembangunan nasional,” ujar Dr. Iskandar.
Ia menilai penguatan tata kelola sumber daya alam, ketahanan pangan, dan kemandirian energi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menyiapkan generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera,” katanya.
Dr. Iskandar berharap berbagai gagasan yang berkembang dalam Sarasehan Kebangsaan tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Forum seperti ini penting untuk memperkuat kolaborasi nasional. Perguruan tinggi siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kajian ilmiah, inovasi, serta sumber daya manusia yang mampu mendukung percepatan pembangunan Indonesia,” tutupnya.(man)
