Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Iskandar AP Buka Pelatihan Kepemimpinan: Bangun Birokrasi Unggul di Aceh

iskandar
Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Kota Lhokseumawe & Angkatan III Kabupaten Aceh Besar. Selasa (4/7/2023). (Foto: Humas Aceh)

BANDA ACEH – Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Kota Lhokseumawe & Angkatan III Kabupaten Aceh Besar, yang bertujuan untuk memperkuat pola kemitraan antara kabupaten/kota di Aceh. Acara ini diadakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Selasa (04/07/2023).

Dalam sambutan yang disampaikan melalui Iskandar, Sekda menekankan bahwa pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah tindakan nyata yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, tingkat profesionalisme, dan kemampuan para aparatur pemerintah.

“Kita membutuhkan kader-kader bangsa yang memiliki rasa patriotisme, kecerdasan, energi, serta memiliki idealisme yang kuat untuk membangun Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar, dan tentunya bumi Aceh yang kita cintai ini,” ujar Iskandar.

Iskandar juga menekankan bahwa pemerintah sebagai penyedia utama pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh elemen masyarakat.

Sebagai pemimpin, para pejabat administrator memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kinerja organisasi guna mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang mengarah pada terciptanya birokrasi kelas dunia.

Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah perlu memiliki pejabat administrator yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan demi keberlanjutan unit organisasi tersebut.

BACA JUGA:  Gelar Safari Ramadhan, Ini Pesan Wakil Bupati Asahan

“Pejabat administrator harus memiliki kompetensi kepemimpinan yang baik dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang cepat dan meningkatkan fungsi organisasi yang adaptif,” jelas Iskandar.

Iskandar menambahkan bahwa perubahan lingkungan strategis saat ini, yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital, menuntut adanya adaptasi dalam sistem pemerintahan menuju birokrasi digital.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, setiap Aparatur Sipil Negara harus dapat beradaptasi dengan teknologi informasi, sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

Iskandar berharap bahwa setelah mengikuti Pelatihan Struktural Kepemimpinan ini, akan muncul para pemimpin yang mampu menciptakan perubahan nyata dan meningkatkan kualitas birokrasi.

Mereka diharapkan menjadi contoh teladan bagi bawahan dan pemangku kepentingan dalam hal integritas, nasionalisme, standar etika publik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kolaborasilah secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi, dengan tujuan mencapai pembangunan nasional dan mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Besar,” tambah Iskandar.

BACA JUGA:  Capai Target Nasinoal NPAFP Tahun 2022, Pemkab Bener Meriah Raih Penghargaan Kemenkes RI

Selain itu, para pejabat pemerintahan juga diharapkan untuk melakukan inovasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

“Hasilkanlah inovasi baru, meskipun sederhana, yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkas Iskandar.

Dalam konteks yang semakin dinamis dan kompleks, para pejabat pemerintahan di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat berperan aktif dalam merespons perubahan lingkungan strategis.

Iskandar mengungkapkan, pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah secara internal dan eksternal untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan melakukan kerja sama yang baik, baik di antara sesama pejabat maupun dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan tujuan pembangunan nasional dan visi misi pemerintah daerah dapat tercapai dengan lebih efektif.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *