TANGGAMUS – Ada dua hal yang konsisten di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Tanggamus, Provinsi Lampung yaitu, lubang di jalan dan janji perbaikan. Dari Pugung sampai Sedayu, masyarakat tidak lagi berharap mulus, mereka hanya berharap bisa lewat tanpa drama jatuh, terpeleset, atau masuk jebakan lubang yang setiap tahun hadir bak artis sinetron kejar tayang.
Perlu dicatat, ini jalan provinsi. Artinya, tanggung jawab pemeliharaan ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Lampung. Namun yang terjadi, jalan provinsi ini dirawat seperti tanaman kaktus dibiarkan hidup seadanya, sesekali disiram, lalu dibiarkan kembali kering kerontang.
Warga menyebut perbaikan yang dilakukan ibarat acara tahunan: tambal, rusak, tambal, rusak.
“Kayak ulang tahun saja. Bedanya kalau ulang tahun ada kue, di sini ada lubang. Kalau hujan, lubangnya jadi kolam. Malam hari, sensasinya seperti uji nyali,” celetuk seorang pengendara motor yang nyaris jadi korban “jebakan Batman” lubang jalan.
Pengendara lain bahkan menyebut hafal titik-titik lubang di jalan tersebut. Namun hafalan itu percuma, sebab lubang bisa datang kapan saja, tanpa undangan, bahkan lebih cepat dari mantan yang tiba-tiba muncul kembali.
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Tanggamus, Yuliar Baro, menegaskan perbaikan ini tak lebih dari “sandiwara proyek tahunan”.
“Masa iya tiap tahun rusaknya di titik yang sama? Itu tandanya tambalannya tidak berkualitas. Aspalnya tipis, cepat mengelupas. Jadi seperti main monopoli: giliran jalan, bayar, tambal lagi,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Hasil pantauan LPKNI di lapangan, tambalan jalan ibarat gorengan tepung yang cepat rontok.
“Aspalnya rapuh, tipis, dan materialnya seperti mainan. Anggaran negara bukan buat eksperimen. Ini soal keselamatan, bukan catwalk untuk alat berat,” sindir Yuliar.
LPKNI juga menemukan perbaikan dilakukan tanpa rambu-rambu proyek. Artinya, pengendara harus berperan ganda: sebagai sopir sekaligus peramal jalan, menebak-nebak mana bagian yang siap amblas.
Mereka pun mendesak Kepala UPTD V Dinas BMBK Lampung agar segera buka suara. Jika tidak, LPKNI berjanji akan melayangkan surat resmi hingga menggelar aksi damai.
Yuliar menekankan, jalan provinsi dari Pugung hingga Sedayu bukan sekadar jalur biasa, melainkan urat nadi ekonomi yang menghubungkan kabupaten.
“Jangan tunggu ada korban dulu baru serius. Cukup sudah tambal sulam ala mainan anak-anak,” tegasnya.
Ironisnya, proyek tambal sulam ini selalu mengulang pola yang sama. Masyarakat dipaksa bersabar, anggaran terserap, jalan tetap amburadul. Yang konsisten hanyalah lubangnya. Jalan provinsi, tapi rasa jalan percobaan. Kalau begini terus, bisa jadi satu-satunya yang abadi dari infrastruktur di Lampung adalah… bolongnya. ( */Davit)
