Jakarta – Kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah memicu aksi panic buying bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara. Fenomena ini tercatat terjadi di Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Korea Selatan, Australia, Inggris, dan Jerman, Monitoring Sitnas Gerak Nusantara Periode 2–8 Maret 2026
Di Indonesia, antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di berbagai daerah, antara lain Aceh, Kota Medan, Pematang Siantar, Padang Sidimpuan, Pontianak, Bogor, Jember, Situbondo, hingga Bondowoso.
Situasi ini muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa stok BBM nasional diperkirakan cukup untuk sekitar 20 hari ke depan.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat, terutama di tengah momentum Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara Gunawan Benjamin menilai bahwa pernyataan pemerintah mengenai keamanan stok BBM belum sepenuhnya mampu meredam kepanikan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang lebih menenangkan serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga meminta kepala daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Ia menilai fenomena panic buying saat ini lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan.
Sementara itu Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan BBM. Pihak kepolisian juga mengingatkan pedagang eceran untuk tidak menjual BBM di atas harga normal serta memperketat pengawasan di sejumlah SPBU.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun memastikan bahwa rantai pasok energi nasional masih berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi. Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat mengganggu distribusi yang seharusnya berjalan stabil.
Anggota Komisi IV DPR Rahmat Gobel menilai pernyataan pemerintah terkait stok BBM merupakan bentuk transparansi mengenai kondisi cadangan energi nasional. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai lebih bijak dalam menggunakan energi sekaligus menjadikan situasi ini sebagai momentum memperkuat ketahanan energi nasional.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa kapasitas penyimpanan BBM nasional masih terbatas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia saat ini belum memiliki fasilitas penyimpanan BBM dengan kapasitas lebih dari satu bulan. Karena itu pemerintah berencana menambah kapasitas storage guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa angka rata-rata cadangan energi sekitar 23 hari merupakan stok sirkulasi, yang berarti pasokan energi terus bergerak melalui proses distribusi dan impor sehingga tidak berhenti pada batas waktu tersebut.
Meski demikian, Indonesia belum memiliki cadangan penyangga energi (CPE) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 96 Tahun 2024. Berdasarkan standar internasional yang diterapkan negara-negara OECD dan Badan Energi Internasional (IEA), cadangan minyak strategis seharusnya setara minimal 90 hari impor.
Dosen ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhy menilai penambahan kapasitas penyimpanan BBM menjadi kebutuhan mendesak, meskipun membutuhkan investasi besar dan biaya pemeliharaan yang tidak kecil. Saat ini Indonesia masih mengandalkan impor BBM, terutama dari Singapura dan Malaysia, yang relatif menjamin ketersediaan pasokan dalam jangka pendek.
Ia juga menilai panic buying terjadi karena masyarakat menerima informasi yang tidak lengkap. Pemerintah seharusnya menjelaskan bahwa angka 20 hari merupakan stok minimum sementara pasokan energi tetap terus berjalan.
Di sisi lain, risiko terhadap ketahanan energi nasional dinilai cukup tinggi jika konflik geopolitik terus meningkat. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut cadangan energi selama 20 hari terlalu kecil apabila konflik global berlangsung dalam waktu lama. Produksi minyak domestik saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 50–60 persen kebutuhan nasional, sehingga ketergantungan terhadap impor masih cukup besar.
Komposisi bauran energi Indonesia juga masih didominasi energi fosil hingga sekitar 80 persen, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan dinamika geopolitik.
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai bahwa jika harga minyak dunia terus meningkat, tekanan untuk menaikkan harga BBM domestik akan semakin kuat. Pertanyaannya bukan lagi apakah harga BBM akan naik, tetapi sejauh mana pemerintah mampu menahan kenaikan tersebut melalui kebijakan fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak dunia sebelum menentukan langkah kebijakan, termasuk kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Jika harga minyak mencapai sekitar 92 dolar per barel tanpa penyesuaian kebijakan, defisit APBN diperkirakan dapat meningkat hingga 3,6–3,7 persen dari PDB.
Pemerintah juga tengah menyiapkan skenario realokasi belanja negara yang dianggap tidak mendesak, termasuk efisiensi pada sejumlah komponen program makan bergizi gratis (MBG).
Meski demikian, pemerintah menegaskan telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak dunia, termasuk ketika harga minyak mencapai 150 dolar per barel, di mana ekonomi nasional tetap bertahan meskipun mengalami perlambatan.
