SEMARANG – Hanya empat hari setelah memberikan pesan tegas tentang integritas pemerintahan, harapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi agar tidak ada lagi bupati atau wali kota di provinsinya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terkubur. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terkonfirmasi ditangkap dalam operasi yang dilakukan pada Jumat (13/3/2026).
Kabar OTT terhadap Syamsul Auliya membuat nama beliau menambah panjang daftar kepala daerah Jateng yang pernah terjaring tangan KPK, menyusul Sudewo (Bupati Pati) dan Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan) yang terjerat kasus korupsi pada periode sebelumnya.
Sebelum kejadian ini, Gubernur Luthfi telah secara tegas menyampaikan pesan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah dalam rapat koordinasi lintas sektoral persiapan Lebaran 2026. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Jateng pada Senin (9/3/2026) dihadiri oleh pejabat eselon I dari berbagai dinas, lembaga daerah, serta seluruh kepala daerah di provinsi ini.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi menekankan bahwa persiapan Lebaran harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Ia mengingatkan bahwa momen perayaan besar umat Islam ini menjadi cermin bagi kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
“Setiap langkah kita dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program untuk Lebaran harus benar-benar berpihak pada rakyat. Jangan sampai ada praktik yang merusak nama baik pemerintahan dan mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegasnya saat membuka rapat.
Gubernur juga menyampaikan bahwa upaya membangun pemerintahan bersih perlu dilakukan secara konsisten, karena kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam mencapai pembangunan yang merata. Ia bahkan menyebutkan bahwa telah berkomitmen bersama para kepala daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk korupsi.
Namun, kenyataan yang terjadi empat hari kemudian menunjukkan bahwa tantangan dalam pemberantasan korupsi masih sangat besar. Pihak KPK melalui siaran pers resmi menyatakan bahwa OTT terhadap Bupati Cilacap dilakukan setelah melalui tahap penyelidikan yang matang, terkait dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap.
“Saat ini kita masih dalam tahap pengumpulan bukti dan pemeriksaan lebih lanjut. Kami tidak dapat memberikan rincian detail kasus pada tahap ini untuk menjaga kelancaran proses hukum,” ujar juru bicara KPK dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (14/3/2026).
Sampai saat ini, pihak Kantor Gubernur Jateng belum memberikan pernyataan resmi terkait OTT terhadap Syamsul Auliya. Namun, sumber dalam pemerintah provinsi mengakui bahwa Gubernur Luthfi sangat prihatin dengan berita ini dan akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Cilacap tetap berjalan lancar.
Dengan masuknya Syamsul Auliya ke dalam daftar kepala daerah Jateng yang terjaring OTT KPK, semakin menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.
