JAKARTA – Momen keakraban ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung BPK RI pada, Kamis 02/04/2026. Interaksi hangat dan penuh tawa di antara keduanya seketika menepis narasi di media sosial yang menyebut hubungan mereka renggang.
Kehadiran kedua kepala daerah dalam forum resmi ini justru memperlihatkan kedekatan yang natural dan bebas kecanggungan. Sejak awal pertemuan, suasana terasa sangat cair.
Ahmad Luthfi yang tiba sekitar pukul 08.45 WIB langsung menyapa Dedi Mulyadi yang telah lebih dulu hadir. Tampil dengan gaya khas masing-masing, Ahmad Luthfi mengenakan batik warna cokelat, sementara Dedi Mulyadi tampil elegan dengan batik putih berhias corak wayang. Keduanya terlihat asyik berbincang santai yang diselingi candaan, terlihat jelas dari senyum dan tawa yang mewarnai percakapan mereka.
Di tengah obrolan ringan tersebut, tak lupa mereka juga menyisipkan diskusi terkait pembangunan di daerah masing-masing. Suasana akrab bak sahabat lama ini pun menarik perhatian sejumlah kepala daerah lain yang hadir, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, yang kemudian ikut bergabung. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, juga tampak mendampingi Ahmad Luthfi dalam kesempatan tersebut.
Interaksi ini sekaligus menjadi jawaban tegas atas berbagai spekulasi yang beredar luas di media sosial. Belakangan ini, banyak konten dan komentar yang kerap membanding-bandingkan hingga mengesankan adanya jarak di antara kedua tokoh tersebut.
“Ngobrol-ngobrol ringan saja tadi,” ujar Ahmad Luthfi singkat namun penuh senyum saat dikonfirmasi mengenai obrolannya dengan KDM.
Selain momen silaturahmi, dalam kegiatan tersebut Ahmad Luthfi juga menegaskan komitmennya mendukung penuh proses pemeriksaan LKPD TA 2025 yang dilaksanakan oleh BPK RI. Ia menilai entry meeting ini sebagai tahapan krusial untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan auditor.
“Tadi intinya arahan dari BPK RI yang memberikan tugas kepada perwakilan di daerah untuk melakukan pemeriksaan keuangan di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, laporan keuangan daerah wajib diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menyerahkan laporan keuangan unaudited TA 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 30 Maret 2026 lalu.
Menutup keterangannya, Ahmad Luthfi menyampaikan optimisme untuk terus mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Jawa Tengah selama 14 kali berturut-turut.
“Semoga teman-teman bupati dan wali kota bisa bersama-sama menjaga capaian ini,” pungkasnya.
