SIMEULUE – Semangat penguatan ekonomi kerakyatan menggema hingga pelosok daerah saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak di seluruh Indonesia, Sabtu (16/05/2026).
Di Kabupaten Simeulue, pelaksanaan launching nasional tersebut diikuti secara daring/video conference oleh Kodim 0115/Simeulue bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait, bertempat di Linggi, Kecamatan Simeulue Timur.
Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh antusiasme tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional dalam membangun ekonomi desa berbasis gotong royong.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Bupati Simeulue yang diwakili Asisten I Setdakab Simeulue Novikar Setiadi, Ketua DPRK Simeulue Rasmanudin H. Rahimin, S.E., Dandim 0115/Simeulue Letkol Arm. Qomarus Zaman, S.T., M.I.P., M.H.I., Danlanal Simeulue yang diwakili Danden Pomal Kapten (PM) Laut Hudi Rif’an, Kapolres Simeulue yang diwakili Kapolsek Simeulue Timur Ipda Dahlan Desky, Kajari Simeulue yang diwakili Kasi PB3R Andrian Umbu Sungga, S.H., Kadis Kominfo Simeulue Mulyawan Rohas, S.T., para perwira Kodim 0115/Simeulue, kepala desa, serta pengawas KDMP.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata ekonomi gotong royong yang bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.
“Hari ini saya bangga bisa meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak. Terima kasih kepada lebih dari 80 ribu kepala desa, pengurus koperasi, dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras sehingga target badan hukum KDMP tercapai 100 persen,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan agar koperasi fokus pada stabilisasi harga sembako di desa, layanan simpan pinjam murah bagi UMKM, serta distribusi pupuk dan sarana produksi yang tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan koperasi diminta dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Jaga koperasi ini dari korupsi, nepotisme, dan praktik lama yang merugikan rakyat. Saya ingin tiga tahun ke depan KDMP menjadi tulang punggung ekonomi desa. Desa kuat, Indonesia kuat,” tegasnya.
Asisten I Setdakab Simeulue, Novikar Setiadi, menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Simeulue mendukung penuh keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
“Program ini sangat baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah daerah berharap koperasi ini dapat berjalan aktif dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Simeulue,” kata Novikar di sela-sela kegiatan.
Selanjutnya, Ketua DPRK Simeulue, Rasmanudin H. Rahimin, S.E., berharap KDMP dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat usaha produktif di desa.
“Kami berharap koperasi ini dikelola secara profesional, transparan dan tepat sasaran sehingga mampu membantu masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan petani di desa,”harapnya.
Sementara itu, Dandim 0115/Simeulue Letkol Arm. Qomarus Zaman menyebutkan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung usaha kecil, memperkuat ketahanan pangan, hingga membuka peluang usaha baru bagi warga desa.
“Koperasi harus menjadi wadah yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, kita berharap koperasi ini dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” sebutnya.
Ia juga menegaskan, keterlibatan TNI dalam mendukung program tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah.
Dandim juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui koperasi aktif di setiap desa dan kelurahan. Selain fokus pada kebutuhan pokok dan simpan pinjam, koperasi juga diarahkan mendukung distribusi pupuk, pengembangan UMKM, hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Q)
