hariandaerah.com, Jakarta – Di era media digital, informasi dapat menyebar lebih cepat daripada proses verifikasi. Sebuah tuduhan dapat beredar luas dalam hitungan menit, sementara pembuktian hukumnya bisa memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Akibatnya, tidak jarang opini publik terbentuk lebih dahulu sebelum fakta-fakta hukum terungkap secara utuh. Pro- kontra terhadap berita OTT Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, misalnya.
Fenomena tersebut patut menjadi perhatian bersama. Dalam ruang publik yang sehat, kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik maupun tokoh masyarakat merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik yang baik tetap harus berpijak pada data, fakta yang dapat diverifikasi, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Belakangan ini muncul berbagai narasi yang mengaitkan sejumlah pihak dengan kepemilikan aset tertentu maupun dugaan tindak pidana. Sebagian informasi tersebut berkembang melalui media sosial, grup percakapan, maupun berbagai platform digital lainnya. Persoalannya, tidak semua informasi yang beredar disertai bukti yang memadai atau dapat diuji kebenarannya secara independen.
Di sinilah pentingnya membedakan antara dugaan, opini, temuan awal, dan fakta hukum. Sebuah tuduhan belum tentu merupakan kebenaran. Sebaliknya, sebuah pembelaan juga belum tentu membuktikan seseorang tidak bersalah. Kebenaran hukum hanya dapat ditentukan melalui proses yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut bukanlah bentuk perlindungan terhadap pelanggaran hukum, melainkan jaminan agar penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak dipengaruhi tekanan opini publik.
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung pada April 2026 dapat menjadi contoh bagaimana informasi yang beredar perlu dilihat berdasarkan tahapan hukum yang jelas.
Dalam perkara tersebut, KPK secara resmi mengumumkan operasi penindakan, membawa sejumlah pihak untuk pemeriksaan, kemudian menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan seorang ajudannya sebagai tersangka setelah penyidik menyatakan telah memiliki kecukupan alat bukti.
Yang penting dicatat, status tersangka dalam sistem hukum Indonesia bukanlah vonis bersalah. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang masih harus diuji melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pembelaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Karena itu, publik perlu memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa intervensi opini yang berlebihan.
Pelajaran yang dapat diambil dari berbagai perkara hukum adalah bahwa masyarakat sebaiknya tidak tergesa-gesa menjadikan isu atau rumor sebagai kebenaran final. Di satu sisi, dugaan pelanggaran hukum yang telah diumumkan aparat penegak hukum perlu dihormati dan diawasi prosesnya. Namun di sisi lain, setiap individu juga memiliki hak konstitusional untuk memperoleh proses hukum yang adil.
Peran media massa menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Kode Etik Jurnalistik menuntut media untuk mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan akurasi. Informasi yang belum terkonfirmasi seharusnya ditempatkan sebagai dugaan, bukan disajikan seolah-olah telah menjadi fakta yang terbukti.
Sebaliknya, masyarakat juga perlu lebih selektif dalam mengonsumsi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang hanya mengandalkan pengulangan tanpa dukungan data yang kuat.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis sekaligus adil. Kritis terhadap setiap informasi yang diterima, namun juga adil dalam memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk memperoleh proses hukum yang semestinya. Sebab dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara atau siapa yang paling banyak mendapat dukungan di media sosial, melainkan oleh fakta, alat bukti, dan proses hukum yang berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. (Im)
