BREBES — Pembenahan infrastruktur pengairan di Kabupaten Brebes melesat masif sepanjang Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta alokasi APBD dan APBN, langkah nyata diambil untuk mengatasi persoalan klasik banjir sekaligus menjaga ketersediaan air guna mendukung ketahanan pangan daerah.
Di bawah arahan Bupati Hj. Paramitha Widya Kusuma, pembenahan sektor pengairan menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) mulai mengandalkan kekuatan anggaran daerah sendiri, tidak hanya menunggu bantuan dari pusat.
Salah satu bukti nyata telah rampung di Saluran Pembuangan Keboledan, Kecamatan Wanasari. Proyek pengerukan sedimentasi ini menelan pagu anggaran Rp192 juta dari APBD 2026, dikerjakan melalui pengadaan langsung untuk membersihkan endapan lumpur di sisi barat desa. Pekerjaan ini disinergikan dengan operasi Unit Pengelolaan Irigasi (UPI) DI Pemali BBWS Pemali Juana guna memastikan aliran air kembali lancar.
Terobosan lain yang dijalankan DPSDAPR adalah pengadaan ekskavator mini yang mulai dioperasikan pada TA 2026. Alat ini memungkinkan pengerukan saluran-saluran sekunder yang sulit dijangkau alat berat berukuran besar, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan alat dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas DPSDAPR Kabupaten Brebes, Zuhdan Fanani, menjelaskan percepatan ini merupakan arahan langsung Bupati Paramitha untuk menjawab dua persoalan yang saling bergantian melanda Brebes: banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau, pada Selasa 22/09/2026.
“Sesuai arahan Ibu Bupati, tahun 2026 ini kita tidak hanya menunggu bantuan pusat. Kita genjot normalisasi dari anggaran daerah sendiri. Contohnya di Keboledan, Wanasari sudah rampung. Ini langkah cepat dan disinergikan dengan BBWS Pemali Juana untuk memastikan aliran pembuangan kembali lancar,” terang Zuhdan.
Ia menambahkan, kehadiran ekskavator mini membawa perubahan efisiensi di lapangan.
“Selama ini pengerukan terkendala akses alat berat. Dengan ekskavator mini, saluran-saluran sekunder yang sempat terabaikan kini bisa kita tangani lebih cepat. Targetnya, tidak ada lagi sedimentasi yang menahun menghambat distribusi air ke area persawahan maupun pembuangan ke muara,” tegasnya.
Selain upaya mandiri, Brebes juga memasuki babak baru dengan dimulainya Proyek Strategis Nasional (PSN) penanganan banjir lintas wilayah di Kecamatan Ketanggungan. Proyek ini bernilai investasi Rp270 miliar bersumber dari APBN dengan pengerjaan bertahap selama 2026–2027.
Pekerjaan fisik tahap awal meliputi peninggian tanggul di titik rawan jebol Desa Cikeusal Lor serta pembangunan kolam retensi Karangmalang. Pembangunan dikebut menyusul selesainya proses pembayaran ganti untung lahan. Di sisi lain, BBWS Cimanuk-Cisanggarung juga menambah alokasi ekskavator untuk wilayah Brebes hingga 50 persen dari total kapasitas operasional balai.
Tak tertinggal wilayah perkotaan, Dinas Pekerjaan Umum Brebes bersama komunitas peduli sungai KPS Masjaka bergotong royong melakukan pengerukan sedimen basah serta pembersihan eceng gondok. Fokus pekerjaan membentang dari kawasan hilir jalan tol hingga pemukiman padat Desa Krasak dan Limbangan, demi menjamin kelancaran aliran air menuju muara.
Seluruh langkah ini diarahkan agar Brebes tidak hanya siap menghadapi ancaman banjir, tetapi juga memastikan ketersediaan air irigasi guna menjaga produktivitas pertanian tetap berjalan dan menggerakkan perekonomian warga.
