Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Belum Satu Periode Jalan Kutamakmur Rusak Lagi, Ke Mana Perginya Fungsi Pengawasan?

IMG 20261002 WA0021
Irwandi putra Buloh Blang Ara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara/hariandaerah.com /foto ist

Oleh: Irwandi, Warga Buloh Blang Ara, Aceh Utara

OPINI – Ada sesuatu yang patut kita renungkan bersama ketika sebuah jalan yang belum lama dibangun kembali mulai dihiasi retakan dan lubang. Jalan bukan sekadar lapisan aspal di atas tanah. Bagi masyarakat Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, jalan adalah urat nadi yang menghubungkan Gampong dengan pusat ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga ke Kota Lhokseumawe dan Kota Kabupaten.

Karena itu, sangat disayangkan apabila jalan lintas utama Kutamakmur menuju Lhokseumawe dan sebaliknya, yang dikerjakan sekitar tahun 2023 dengan anggaran mencapai miliaran rupiah, kini kembali menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pada 2024, sejumlah media juga telah memberitakan kondisi ruas jalan tersebut. Pemberitaan Juni 2024 menyebut adanya kerikil yang keluar, retakan, serta sejumlah bagian yang mulai mengalami kerusakan. Pada Agustus 2024, media lain kembali melaporkan kerusakan di beberapa titik ruas Keude Krueng–Buloh Beureughang.

Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: mengapa jalan yang belum lama dikerjakan harus kembali dipersoalkan kualitasnya?

Sebelumnya, pemberitaan juga memuat dugaan bahwa proyek jalan tersebut tidak sesuai standar. Ini tentu merupakan informasi yang harus dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak yang berwenang, bukan langsung dianggap sebagai kesimpulan. Kontraktor pada saat itu juga menyatakan akan melakukan perbaikan kembali.

BACA JUGA:  Komunitas E-Sports Maluku Utara Mantap Deklarasikan dukungan Untuk HAS

Namun, persoalannya tidak berhenti pada memperbaiki lubang.

Masyarakat berhak mengetahui apakah kerusakan terjadi karena faktor teknis, kondisi tanah, beban kendaraan, drainase, pemeliharaan, atau faktor lain. Jika memang terdapat persoalan mutu pekerjaan, siapa yang melakukan pengawasan? Apakah pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya? Dan bagaimana memastikan uang negara yang digunakan untuk membangun jalan tidak berulang kali habis untuk memperbaiki kerusakan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal?

Di sinilah fungsi pengawasan pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat menjadi penting.

Wakil rakyat dipilih bukan hanya untuk hadir ketika kampanye, menyampaikan janji, atau berbicara di hadapan masyarakat. Mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi dan kepentingan masyarakat benar-benar mendapat perhatian. Ketika infrastruktur publik bermasalah, masyarakat membutuhkan wakil yang hadir membawa persoalan itu ke ruang pengawasan, bukan sekadar datang setelah persoalan menjadi besar.

Jangan sampai jalan yang rusak hari ini baru kembali menjadi bahan pembicaraan menjelang pemilihan berikutnya. Masyarakat tentu masih mengingat berbagai janji tentang pembangunan jalan. Tetapi pembangunan bukan hanya soal siapa yang berjanji. Yang lebih penting adalah siapa yang memastikan pembangunan itu berkualitas, bertahan lama, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang lebih menyedihkan, ketika ada warga atau media yang mendokumentasikan kondisi jalan, jangan sampai orang yang menyampaikan kenyataan justru dipandang sebagai pihak yang mencari kesalahan. Kritik dan dokumentasi terhadap fasilitas publik seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman.

BACA JUGA:  Gelar Operasi Zebra di Jalinbar Pringsewu, Ini Harapan Kasat Lantas

Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin jalan yang dibangun dengan uang rakyat benar-benar dapat digunakan dalam jangka panjang. Jika sekarang terdapat lubang dan kerusakan, pemerintah terkait perlu segera mengambil langkah pengamanan dan perbaikan agar kerusakan tidak semakin meluas.

Lebih jauh, perlu ada evaluasi terbuka mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan, serta pemeliharaan jalan tersebut.

Sebab pada akhirnya, jalan yang baik bukan sekadar keberhasilan menyelesaikan proyek. Jalan yang baik adalah jalan yang mampu bertahan, memberikan keselamatan bagi pengguna, dan membuktikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab.

Masyarakat Kutamakmur tidak ingin terus mendengar janji. Kami ingin melihat bukti.

Dan sebelum sebuah jalan kembali dibangun, diperbaiki, lalu rusak lagi, mungkin sudah waktunya semua pihak bertanya kepada diri sendiri: apakah kita sedang membangun jalan untuk masyarakat, atau sekadar menyelesaikan sebuah proyek?

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *