Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Lin-MIB Desak Tipidkor Polres Pringsewu Selidiki Anggaran Rp76,5 Juta Pekon Kresno Mulyo, Dugaan Mark Up dan Realisasi Smart Villages Dipertanyakan

images 3 7

 

PRINGSEWU – Pengelolaan Dana Desa seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan di tingkat pekon. Namun, ketika anggaran puluhan juta rupiah dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi desa, transparansi serta pertanggungjawaban penggunaannya menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar.

Persoalan inilah yang kini menjadi sorotan terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bahan penelusuran, terdapat dua kegiatan yang menarik perhatian karena sama-sama berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan pekon.

Pertama, kegiatan Perawatan Jaringan, Perpanjangan Domain WEB, Hosting & Internet dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.050.000.

IMG 20261116 WA0027

Kedua, Pengadaan Operasional Desa Smart Villages dengan anggaran sebesar Rp36.500.000.

Jika kedua pos tersebut dijumlahkan, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp76.550.000. Nilai yang tidak kecil untuk kegiatan yang secara umum berada dalam satu rumpun kebutuhan, yakni pengembangan dan operasionalisasi sistem digital desa.

Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apa sebenarnya yang dibeli, pekerjaan apa yang dilaksanakan, dan sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengeluaran tersebut?

Anggaran Rp40.050.000 untuk perawatan jaringan, perpanjangan domain, hosting, dan internet perlu dijabarkan secara terperinci. Sebab, istilah perawatan jaringan tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen anggaran tanpa penjelasan mengenai bentuk pekerjaan, volume, spesifikasi, serta hasil pelaksanaannya.

Berapa biaya perpanjangan domain? Berapa biaya hosting? Berapa lama masa layanan internet yang dibayarkan? Perangkat jaringan apa saja yang dirawat? Apakah terdapat pekerjaan teknis yang membutuhkan biaya sebesar itu? Apakah penetapan anggaran telah didasarkan pada survei harga dan perhitungan kebutuhan yang rasional?

Begitu pula dengan anggaran Rp36.500.000 untuk operasional Desa Smart Villages. Istilah Smart Villages terdengar modern dan menjanjikan kemajuan pelayanan publik. Namun, istilah modern tidak otomatis membenarkan besarnya anggaran.

Hal yang justru lebih mendasar untuk dipertanyakan adalah apakah program Smart Villages tersebut benar-benar ada dan telah dilaksanakan di Pekon Kresno Mulyo, atau hanya sebatas nomenklatur kegiatan yang tercantum dalam dokumen penganggaran Tahun Anggaran 2025.

Jika memang telah direalisasikan, di mana lokasi perangkat atau fasilitas pendukungnya? Aplikasi atau sistem digital apa yang digunakan? Bagaimana mekanisme operasionalnya? Siapa pihak yang mengerjakan dan mengelolanya? Serta sejauh mana masyarakat telah memanfaatkan fasilitas tersebut?

Pengadaan operasional Smart Villages seharusnya memiliki wujud dan hasil yang dapat diperiksa secara langsung, baik berupa perangkat fisik, aplikasi, sistem pelayanan digital, maupun fasilitas pendukung lainnya.

Jangan sampai anggaran sebesar Rp36.500.000 dialokasikan atas nama pengembangan Smart Villages, tetapi keberadaan sistem, perangkat, maupun manfaatnya tidak dapat ditunjukkan secara nyata kepada masyarakat.

BACA JUGA:  Kontraktor CV Krakatoa Muda Mandiri Tuai Sorotan, Proyek SPAM di Banyumas Pringsewu Rugikan Warga

Apabila program tersebut benar-benar berjalan, pemerintah pekon semestinya mampu memperlihatkan hasil pelaksanaannya, termasuk dokumentasi kegiatan, spesifikasi pengadaan, bukti pembayaran, serta bukti pemanfaatan dalam pelayanan pemerintahan.

Sebaliknya, apabila keberadaan maupun pelaksanaannya tidak dapat dibuktikan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Pemeriksaan juga tidak cukup hanya berpedoman pada laporan pertanggungjawaban atau kuitansi pengadaan. Verifikasi langsung ke lapangan diperlukan untuk memastikan apakah program Smart Villages benar-benar tersedia, telah dilaksanakan, sesuai spesifikasi, dan berfungsi sebagaimana tujuan penganggarannya.

Di sisi lain, kedua kegiatan tersebut sama-sama berkaitan dengan teknologi informasi. Karena itu, pemerintah pekon harus mampu menjelaskan batas pekerjaan masing-masing secara terukur. Jangan sampai terdapat pembiayaan ganda terhadap kebutuhan yang sama, atau penganggaran yang secara administratif terlihat berbeda, tetapi substansi pekerjaannya saling beririsan.

Dugaan ketidaksesuaian anggaran, kemungkinan pembengkakan biaya, hingga indikasi mark up menjadi persoalan yang perlu ditelusuri secara serius. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, bukti transaksi, kontrak pekerjaan, spesifikasi pengadaan, dan realisasi di lapangan.

Menanggapi persoalan tersebut, Davit Segara, Ketua Lintas Media Independen Bersinergi (Lin-MIB) Kabupaten Pringsewu, mendesak Polres Pringsewu, khususnya fungsi Satreskrim melalui Unit Tipidkor, agar segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Pekon Kresno Mulyo.

Menurut Davit Segara, Unit Tipidkor memiliki fungsi penting dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi, mulai dari pengumpulan bahan keterangan, penelusuran informasi, penyelidikan, hingga penyidikan apabila ditemukan unsur pidana dan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum.

Ia meminta agar aparat tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi di atas kertas, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap hasil pekerjaan dan barang yang diklaim telah diadakan menggunakan anggaran desa.

Pemanggilan Kepala Pekon Kresno Mulyo untuk dimintai klarifikasi juga dinilai penting agar seluruh persoalan dapat dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai dasar penetapan anggaran, proses pengadaan, penyedia barang atau jasa, rincian biaya, serta bukti realisasi kedua kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan juga perlu diarahkan untuk memastikan apakah terdapat kewajaran harga, kesesuaian volume pekerjaan, dan kemungkinan tumpang tindih pembiayaan antara perawatan jaringan dengan operasional Smart Villages.

“Jangan sampai anggaran yang mencapai Rp76.550.000 hanya terlihat bagus dalam laporan pertanggungjawaban, tetapi ketika diperiksa secara nyata, hasil pekerjaan maupun keberadaan programnya justru tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan. Kami mendesak Tipidkor Polres Pringsewu melakukan penelusuran secara serius dan profesional,” demikian penekanan atas desakan Lin-MIB terhadap persoalan tersebut.

BACA JUGA:  30 Polisi Pringsewu Diganjar Penghargaan Usai Ungkap Kasus Viral

Davit juga menilai bahwa apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penggelembungan harga, pengadaan fiktif, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau bentuk penyimpangan lainnya, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya angka. Persoalan utamanya adalah apakah uang negara benar-benar dibelanjakan sesuai kebutuhan, apakah harga pengadaan mencerminkan kewajaran pasar, dan apakah hasil pekerjaan dapat dibuktikan keberadaannya.

Dalam pengelolaan Dana Desa, setiap rupiah memiliki tanggung jawab publik. Kepala pekon bukan hanya berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Desakan pemeriksaan ini bukanlah bentuk penghakiman terhadap Kepala Pekon Kresno Mulyo. Pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan anggaran tersebut telah sesuai aturan atau terdapat persoalan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, wartawan telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Pekon Kresno Mulyo melalui pesan WhatsApp dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai rincian anggaran, spesifikasi pekerjaan, biaya masing-masing komponen, keberadaan dan realisasi program Smart Villages, serta kemungkinan tumpang tindih pembiayaan kedua kegiatan tersebut.

Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi yang telah disampaikan melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Kepala Pekon Kresno Mulyo.

Tidak adanya jawaban tersebut tentu tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan penyimpangan. Kepala Pekon Kresno Mulyo tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan dokumen pendukung guna meluruskan persoalan yang berkembang. Ruang klarifikasi tetap terbuka demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar istilah Smart Villages atau laporan kegiatan yang terlihat rapi di atas kertas. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

Polres Pringsewu, melalui fungsi Tipidkor, diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Penelusuran secara objektif, pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait menjadi langkah penting untuk menjawab pertanyaan publik.

Jika seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pemeriksaan akan menjadi sarana untuk memperjelas dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Namun, apabila ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Dana Desa adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan ruang gelap yang kebal dari pertanyaan publik. ( Tim )

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *