KOTA LANGSA – Aksi penyegelan ruang kerja Ketua DPRK Langsa oleh anggota beberapa dewan lainnya menjadi sebuah kerisauan dan membuat masyarakat resah, sehingga Pj Walikota Langsa didesak untuk segera tindaklanjuti R-APBK Kota Langsa Tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh PC Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) Kota Langsa. Mereka menilai aksi itu semakin memperburuk citra Lembaga Legislatif karena dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat.
“Kelakuan yang di pertontonkan oleh anggota Dewan Kota Langsa sangatlah memalukan dan tampaklah kualitas wakil rakyat” ucap Wakil Ketua PC HIMMAH Langsa, Sukma IR kepada hariandaerah. com, Sabtu (08/02/2025).
Sukma menjelaskan, bahwa Ini bukan hanya tentang penyegelan ruang kerja, tetapi juga soal bagaimana R-APBK yang sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah terkendala oleh kepentingan pribadi atau kelompok, apalagi masyarakat sangat terganggu dengan hal ini.
Selanjutnya dikatakan, berbagai pihak mendesak agar Pj Walikota Langsa, Bapak Syaridin S.Pd M.Pd segera mengesahkan APBK Langsa Tahun 2025 dengan instrumen PERWAL agar kebijakan-kebijakan yang telah di rencanakan oleh Pemerintah Kota Langsa yang Urgen dapat terlaksana. Jangan sampai tidak, karena disebabkan pembahasan tatib pengesahan R-APBK Langsa Tahun 2025 belum dilaksanakan.
Ia menegaskan, jika DPRK Langsa tidak mampu bekerja sesuai tugas dan fungsi, maka demi kepentingan masyarakat, kami meminta agar Perwal segera diterbitkan dan program kerja sesuai APBK Langsa Tahun 2025 dapat dilaksanakan.
“PJ Walikota Langsa harus segera bertindak, jangan biarkan masalah ini terus berlarut-larut,” pungkas Sukma.
PC HIMMAH Langsa juga menyoroti bahwa situasi yang dipertontonkan anggota Dewan itu memunculkan banyak pertanyaan mengenai komitmen DPRK Langsa periode 2024-2029 dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Kejadian serupapun diharapkan tidak terulang lagi dan seluruh pihak dapat bekerja lebih profesional demi kesejahteraan rakyat.
Kejadian di gedung DPRK Langsa itu dianggap akibat molor dan alotnya pembahasan Tatib RAPBK tahun 2025, karena dipenuhi berbagai kepentingan yang tak kunjung tercapai antar sesama wakil rakyat.
Masyarakat merasa kecewa atas ketidakpastian dan keterlambatan dalam pembahasan anggaran daerah yang merupakan hak seluruh elemen masyarakat.
Kelakuan anggota dewan terkesan kekanak-kanakan dan dianggap tidak transparan serta penuh dengan tarik ulur kepentingan politik.
