BREBES — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Brebes. Pemeriksaan digelar di Mapolres Brebes, Rabu (9/9/2026), dengan memanggil mantan pejabat Dinas Sosial serta petugas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai saksi.
Dari jajaran mantan pimpinan Dinsos Brebes yang hadir diperiksa, yakni Masfuri (Kepala Dinsos Brebes tahun 2020) dan Hasan Basri (Kabid Bansos Dinsos Brebes tahun 2020). Selain itu, koordinator hingga pendamping PKH wilayah Brebes juga dipanggil. Mereka meliputi Fatah El Zaman (Korkab PKH tahun 2020), Koordinator PKH Kecamatan Hendrik Maulana dan Agus Dwi P., serta 12 orang pendamping PKH lainnya.
Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Mantan Kepala Dinsos Brebes Masfuri membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menyebutkan, fokus pertanyaan seputar pelaksanaan program bantuan beras pada masa pandemi Covid-19.
“Ditanya soal pelaksanaan program bantuan beras Covid-19. Saya mendampingi Korkab PKH,” ujar Masfuri secara singkat.
Ia juga menegaskan, KPK saat itu hanya mengambil keterangan dari pihak Dinsos dan PKH. Tidak ada perwakilan Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah yang hadir, meski sebelumnya dikabarkan juga akan menjalani pemeriksaan di lokasi yang sama.
“Cuma dari Dinsos dan PKH. Tidak melihat pemeriksaan dari pihak Bulog,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Brebes, Hendrik Maulana, juga membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan prosesnya berlangsung relatif singkat, sekitar 90 menit — dimulai pukul 10.00 WIB dan selesai pukul 11.30 WIB menjelang waktu salat Dzuhur.
“Mulai masuk jam 10.00, terus menjelang Dzuhur sekitar 11.30 sudah boleh pulang,” terang dia.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari langkah KPK menelusuri alur penyaluran bantuan sosial beras yang menjadi program pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak KPK terkait hasil pemeriksaan maupun status kasus yang sedang ditangani.
