Bupati Aceh Utara Nyatakan Tak Mampu Tangani Banjir, Minta Bantuan Presiden

ACEH UTARA — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan ketidakmampuan dalam menangani darurat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut sejak 26 November 2025. Melalui surat resmi bernomor 400/1832/2025 bertanggal 2 Desember 2025, Bupati Aceh Utara Mail A. Jalil SE, MM meminta bantuan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam surat itu, Bupati menjelaskan bahwa banjir kali ini memiliki daya rusak yang disebut melampaui bencana gempa dan tsunami Aceh 2004. Jika bencana 2004 hanya memporakporandakan wilayah pesisir, banjir 2025 ini merendam seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang mencakup 27 kecamatan dan 852 gampong.

Korban Mencapai Ratusan Jiwa
Memasuki hari kedelapan, pemerintah daerah melaporkan 121 warga meninggal dan 118 orang masih hilang. Selain korban jiwa, banjir juga merusak berbagai fasilitas publik serta menghancurkan pemukiman warga di sejumlah Gampong.

Menurut laporan pemerintah kabupaten, sebagian besar kawasan masih terisolasi. Akses darat terputus akibat tingginya genangan air, tumpukan material kayu, lumpur tebal, serta pohon dan tiang listrik tumbang yang menutup badan jalan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan tidak mampu melanjutkan upaya penanganan darurat tanpa dukungan pemerintah pusat.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara,” demikian kutipan isi surat yang ditandatangani Bupati Mail A. Jalil.

Surat ini ditembuskan kepada sejumlah pejabat negara, termasuk Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat, Kepala BNPB, Gubernur Aceh, serta pimpinan DPR Aceh dan DPRK Aceh Utara.

Hingga kini, belum seluruh wilayah dapat dijangkau tim evakuasi. Pemerintah daerah menyebut penanganan masih terkendala cuaca, kerusakan infrastruktur, serta terbatasnya peralatan.

Pemerintah kabupaten berharap bantuan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pencarian korban hilang, pembukaan akses jalan, serta pemulihan fasilitas vital di tengah situasi krisis yang masih berlangsung.