SIMEULUE — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Simeulue menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Pemerintah Aceh mengalihkan fungsi KMP Aceh Hebat 1 (AH-1) untuk melayani rute baru Krueng Geukuh – Penang. Kapal yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi masyarakat Simeulue dianggap tidak dapat digantikan oleh armada lain dalam waktu dekat.
Dalam siaran pers resminya, Ketua DPC PDI Perjuangan Simeulue, Asrianto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius terhadap masyarakat. Menurutnya, kondisi geografis Simeulue yang terisolasi dan bergantung pada transportasi laut membuat keberadaan AH-1 sangat vital.
“Dalam kondisi normal saja, ketika gelombang tinggi membuat kapal tidak bisa beroperasi selama 3–5 hari, harga barang di Simeulue langsung melambung. Jika KMP Aceh Hebat 1 dialihkan, situasi ekonomi masyarakat akan makin memburuk,” ujar Asrianto, Rabu (19/11/2025).
Selama ini, KMP Aceh Hebat 1 menjadi sarana utama pengangkutan kebutuhan pokok, logistik, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Ketidakstabilan jadwal kapal langsung berbanding lurus dengan naiknya biaya transportasi dan harga barang di pasaran.
PDI Perjuangan menilai bahwa ketiadaan AH-1 di rute Simeulue–Labuhan Haji maupun Simeulue–Singkil akan meningkatkan risiko inflasi daerah, menghambat arus distribusi barang, dan mengurangi daya jual hasil petani dan nelayan.
“Harga barang dan produk lokal sangat bergantung pada ketersediaan kapal yang layak. Kebijakan yang tergesa-gesa ini bisa menjadi pukulan serius bagi masyarakat yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi,” tambahnya.
Sejak dioperasikan, KMP Aceh Hebat 1 dikenal sebagai kapal yang relatif nyaman, aman, dan stabil di tengah kondisi laut yang sering tidak menentu di wilayah barat Aceh. Masyarakat Simeulue telah merasakan langsung perbedaan kualitas pelayanan kapal ini dibandingkan armada sebelumnya.
Karena itu, DPC PDI Perjuangan menilai bahwa mengalihkan AH-1 ke rute internasional tanpa menyediakan pengganti yang setara merupakan langkah yang tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat Simeulue.
Dalam pernyataannya, Asrianto juga mengingatkan bahwa masyarakat Simeulue merupakan salah satu basis pendukung terbesar dalam Pilkada Aceh sebelumnya. Pasangan Mualem dan Dek Fadh meraih kemenangan telak sekitar 62,94 persen di daerah tersebut tertinggi di kawasan Barat–Selatan Aceh.
“Sebagai bagian dari masyarakat yang telah memberikan kepercayaan besar, kami menilai Gubernur Aceh perlu menunjukkan kepedulian. Rencana pengalihan AH-1 ini sebaiknya dihentikan demi menjaga kepercayaan serta memastikan Simeulue tetap mendapatkan perhatian yang layak,” katanya.
DPC PDI Perjuangan Simeulue mendesak Pemerintah Aceh untuk:
- Membatalkan rencana pengalihan AH-1, hingga ada kapal pengganti yang setara dari sisi kapasitas, teknologi, dan kenyamanan.
- Melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat dalam perumusan kebijakan transportasi laut ke Simeulue.
- Menjamin ketersediaan armada yang memadai agar distribusi barang dan mobilitas penduduk tidak terganggu.
Penolakan ini, menurut Asrianto, bukanlah sikap politik semata, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah kepulauan yang selama ini menghadapi banyak keterbatasan.
