SIMEULUE– Persoalan dugaan Ijazah Palsu (IJP) dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini menjadi perhatian dan perbincangan masyarakat Kabupaten Simeulue kembali menuai sorotan.
Pasalnya, beredar khabar sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya pernah dijatuhi sanksi penurunan pangkat, kini justru mengajukan permohonan untuk diremajakan kembali, bahkan disebut-sebut telah direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Simeulue, Marwan, S.Sos., mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan penjelasan secara terbuka terhadap berbagai informasi dan keluhan masyarakat terkait persoalan tersebut.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Bagaimana mungkin ASN yang sebelumnya sudah pernah dijatuhi sanksi, kini justru diupayakan untuk diremajakan kembali, sementara persoalan dugaan ijazah palsu yang menjadi perhatian masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang transparan dari pemerintah?,” kata Marwan, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menerapkan kebijakan yang terkesan tebang pilih dalam menyikapi persoalan kepegawaian. Lanjut Marwan, jika memang terdapat dasar hukum dan pertimbangan administratif untuk mengembalikan status atau kedudukan ASN yang pernah dijatuhi sanksi, maka pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana nasib ASN lainnya yang mengalami persoalan serupa, termasuk mereka yang telah diberhentikan.
“Kalau memang permohonan peremajaan itu dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan hukum, lalu bagaimana dengan ASN lainnya yang pernah mengalami sanksi serupa? Bahkan, bagaimana pula dengan mereka yang sudah diberhentikan? Apakah mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan evaluasi dan pemulihan status kepegawaiannya apabila memenuhi persyaratan?,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang siapa yang harus dikembalikan jabatannya atau siapa yang harus mendapatkan sanksi. Namun, kata Marwan, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh ASN.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Simeulue agar tidak mengabaikan informasi dan aspirasi masyarakat terkait dugaan ijazah palsu. Pemerintah harus memberikan penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan, dasar pemberian sanksi, serta alasan apabila terdapat ASN yang kembali diusulkan untuk mendapatkan pemulihan status kepegawaian.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada perlakuan berbeda. Jika yang satu bisa diremajakan kembali, maka persoalan ASN lainnya juga harus dievaluasi secara adil sesuai ketentuan hukum. Jangan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu,” tegas Marwan.
Di akhir pernyataannya, Marwan meminta Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue untuk bersikap terbuka serta memastikan seluruh proses penanganan dugaan ijazah palsu dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
Marwan meminta Pemerintah harus terbuka, sehingga persoalan tersebut tidak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Hukum dan aturan kepegawaian harus berlaku sama bagi semua orang, bukan berdasarkan kedekatan ataupun kepentingan tertentu.
“Jika memang ada hak yang harus dipulihkan, pulihkan sesuai aturan, jika ada pelanggaran, tindak sesuai ketentuan. Jangan sampai keadilan hanya dirasakan oleh sebagian orang,” pungkasnya. (Q)
