BREBES — Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmen kuat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Brebes, Wurja, S.E., yang mewakili Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, SE. MM., saat membuka kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2024–2025 dalam rangka Penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya 2026, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes ini dihadiri tim perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah, serta tim pengarusutamaan gender Kabupaten Brebes.
Dalam sambutan yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan tekad kuat mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan responsif gender. Pembangunan yang berkualitas, ditegaskan, adalah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan perempuan dan laki-laki.
“Kita ingin perempuan dan laki-laki di Brebes sama-sama memiliki ruang untuk tumbuh, berkarya, dan menentukan masa depannya,” demikian pesan Bupati Brebes.
Kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, bekerja, serta berperan aktif dalam pembangunan. Komitmen ini diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029.
Berdasarkan data dalam dokumen tersebut, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Brebes pada tahun 2024 tercatat sebesar 87,61, dengan target ditingkatkan menjadi 89,21 pada tahun 2029. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender ditargetkan membaik dari angka dasar 0,42 menjadi 0,38 pada periode yang sama.
Secara regulasi, Pemkab Brebes telah menetapkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023–2026 sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan PUG di daerah. Selain itu, pada tahun 2025 Kabupaten Brebes juga ditetapkan sebagai daerah percontohan dalam pengintegrasian pelibatan laki-laki dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui pendekatan kesehatan reproduksi.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma meminta seluruh perangkat daerah memastikan kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaannya harus didukung data terpilah berdasarkan jenis kelamin, analisis gender, serta indikator hasil yang terukur agar program pembangunan memberikan dampak yang nyata.
Verifikasi lapangan ini menjadi kesempatan bagi Pemkab Brebes untuk menunjukkan capaian sekaligus mengevaluasi aspek yang masih perlu ditingkatkan. Penghargaan Parahita Ekapraya diharapkan tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pembangunan yang responsif gender.
Melalui penguatan pelaksanaan PUG secara berkelanjutan, Pemkab Brebes berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh perangkat daerah diharapkan mengikuti proses verifikasi secara terbuka, menyampaikan data secara akurat, serta memperkuat kerja sama demi mewujudkan Kabupaten Brebes yang lebih adil dan inklusif.
