BREBES — Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Brebes kini menjadi perhatian serius bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas Jagalempeni yang membawahi tujuh desa di wilayah kerjanya, kini tidak hanya fokus menangani penyakit fisik, tetapi juga berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kepala Puskesmas Jagalempeni, dr. Suparto Hary Wibowo, saat ditemui awak media pada Kamis (14/10/2026) menyampaikan bahwa KDRT ibarat fenomena efek domino yang berantai. “Trauma yang dialami orang tua akan berdampak pada kondisi psikologis anak-anak, yang kelak berpotensi menjadi pelaku atau korban kekerasan baru di masa depan. Namun, rantai ini bisa kita putus hari ini. Bukan dengan diam, melainkan dengan berani berbicara, melindungi, dan memberi ruang aman bagi setiap anak untuk tumbuh tanpa rasa takut,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Puskesmas Jagalempeni menerapkan empat peran strategis, mulai dari deteksi dini, pencegahan, hingga penanganan medis darurat. Salah satunya adalah pendataan pasien dengan gangguan kejiwaan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta layanan tenaga kesehatan yang mendatangi warga secara langsung.
“Kami mendata pasien dengan gangguan kejiwaan melalui CKG. Selain itu, petugas kami juga melakukan kunjungan rumah kepada warga yang berpotensi berada dalam kelompok risiko tinggi, baik terkait risiko kekerasan maupun risiko kematian ibu hamil,” jelas dr. Suparto.
Pendataan ini bertujuan memetakan wilayah dan kelompok yang paling rentan, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran sebelum masalah berkembang lebih parah. Selain itu, pihaknya juga melibatkan kader kesehatan desa dan tokoh masyarakat untuk menjadi mata dan telinga di lapangan. Mereka dilatih mengenali tanda-tanda awal kekerasan, baik fisik maupun psikis, agar dapat merespons dengan cepat jika ada warga yang membutuhkan bantuan.
“Kami tidak bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah desa, PKK, hingga lembaga perlindungan anak sangat diperlukan. KDRT bukan sekadar masalah medis, melainkan masalah sosial yang membutuhkan kepedulian dan dukungan dari semua pihak,” tegas dr. Suparto.
Warga yang mengalami atau menyaksikan kasus kekerasan kini tidak perlu ragu untuk datang ke Puskesmas Jagalempeni. Layanan konseling dan rujukan ke pihak berwenang tersedia dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor maupun korban. “Jangan diam dalam ketakutan. Puskesmas hadir sebagai tempat berlindung pertama, sebelum korban kehilangan harapan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala TU Puskesmas Jagalempeni, Muslimin, menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih berada pada tahap pendataan dan analisis. “Kami sedang menyusun peta kerentanan agar penanganan ke depannya lebih terarah dan tepat sasaran. Data yang terkumpul akan menjadi dasar bagi kami untuk menyusun program yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, khususnya kelompok yang paling rentan terdampak,” ungkapnya.
Hasil analisis tersebut juga akan dijadikan acuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Muslimin menceritakan bahwa pada awalnya, warga yang dikunjungi sering mengira petugas berasal dari Dinas Sosial. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai memahami bahwa kegiatan ini merupakan program Kementerian Kesehatan sekaligus program Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma.
“Melalui program kunjungan rumah tenaga kesehatan dan dukungan program Bupati, masyarakat mulai terbuka dan lebih menghargai kehadiran kami,” ujar Muslimin.
Dengan optimalisasi peran puskesmas di tingkat desa, diharapkan korban KDRT tidak lagi merasa sendirian. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi kunci utama agar penanganan kasus kekerasan di wilayah pedesaan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan tetap menjaga kerahasiaan.
