HIROSHIMA – Presiden Repoblik Indonesia, Joko Widodo, mengajak Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) untuk berkolaborasi serta memberikan dukungan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia melalui investasi yang konkret, dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran.
Pernyataan tersebut, disampaikan Presiden Repoblik Indonesia, Jokowi saat menghadiri even side Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G7 and Partner Countries yang berlangsung di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023).
“Dukungan PGII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan, bahwa sebelumnya pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama berfokus di Pulau Jawa.
Hal ini tidak hanya mengakibatkan ketidakmerataan sebaran jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Tanah Air, tetapi juga menyebabkan kesenjangan pembangunan yang signifikan antara wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.
“Sebelumnya pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa, satu pulau dari 17 ribu pulau yang dimiliki oleh Indonesia, yang akhirnya berdampak pada 56 persen penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 58 persen aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa,” jelas Presiden.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan tegas menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah giat melaksanakan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti pembangunan pelabuhan atau seaport serta jaringan jalan tol.
Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk mengurangi ketimpangan yang ada dan mendorong perkembangan ekonomi di seluruh wilayah negara.
“Termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota baru Nusantara (IKN), kota berbasis hutan dan alam yang 70 persen adalah area hijau dan 80 persen sumber energinya berasal dari renewable energy,” sambung Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota Nusantara (IKN) dipenuhi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Namun, Presiden juga menegaskan bahwa peluang pendanaan dari sektor swasta atau investor akan dibuka jika tingkat pengembalian internal (IRR) dari proyek pembangunan tersebut dinilai menguntungkan.
Hal ini bertujuan untuk memperluas sumber pendanaan serta mempercepat kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat.
“Pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian juga oleh BUMN, dan apabila IRR-nya baik akan kita berikan kepada swasta atau investor,” ucapnya
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Negara mengapresiasi IKN sebagai perwujudan nyata transformasi Indonesia yang sangat ramah terhadap investasi dan kerja sama lintas sektor.
Presiden menilai bahwa IKN menjadi platform yang sangat terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan sinergi antara pihak-pihak terkait, baik dalam skala nasional maupun internasional.
“Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama, baik sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, pariwisata,” ucapnya
