Pringsewu, Hariandaerah.com – Di tengah lesunya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera yang hanya mampu menyetor Rp 22 juta dividen dari penyertaan modal senilai Rp 5 miliar, publik justru dihadapkan pada fenomena yang jauh lebih mengkhawatirkan: krisis tata kelola pada level paling mendasar, proses rekrutmen.
Pemerintah Kabupaten Pringsewu memang tengah membuka seleksi terbuka untuk posisi direksi dan komisaris BUMD. Namun proses ini tampaknya tak sepenuhnya steril dari kepentingan. Alih alih membangun institusi yang sehat berbasis kompetensi, seleksi ini justru diduga menampakkan formalisme prosedural yang sarat patronase.
Bocoran Nama dan Dugaan Titipan Politik
Hingga Minggu (22/6), beredar nama nama pelamar yang disebut sebut telah mengikuti seleksi untuk menduduki kursi strategis di tubuh BUMD tersebut. Daftar ini memang belum diumumkan secara resmi, namun telah beredar luas di kalangan pejabat, jurnalis, hingga masyarakat sipil.
Berikut nama nama pelamar beserta latar belakangnya:
1. Dwi Pribadi, pelamar Direksi, dikabarkan merupakan bagian dari tim sukses Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas
2. Joko Supriyadi, pelamar Direksi.
3. Warsito, pelamar Komisaris, mantan anggota KPU yang disebut dekat dengan Wakil Bupati Umi Laila
4. Fauzan Purwono, pelamar Direksi, seorang pengusaha ayam dari Gadingrejo
5. David Ariyanto, pelamar Direksi, disebut sebut sebagai adik dari tokoh tim sukses Bupati
Yang menjadi sorotan bukan hanya asal usul pelamar, melainkan pola rekrutmen yang berjalan dalam kegelapan. Seorang narasumber menyebut, pendaftaran masih dibuka hingga pukul 00.00 malam ini. Namun, bahkan sebelum seleksi ditutup, publik sudah mengetahui nama nama “unggulan.” Ini bukan indikasi efisiensi, melainkan preseden buruk bagi legitimasi sistem meritokrasi.
Ironisnya, untuk posisi Komisaris, yang seharusnya diisi tiga orang, hingga siang tadi baru ada satu pelamar. Ini menunjukkan bahwa proses seleksi bukan hanya kurang kredibel, tapi juga kehilangan daya tarik bagi masyarakat profesional yang sebenarnya potensial.
Di Balik Angka, Ada Krisis Struktural
Menurut ABe Alatas, pengamat kebijakan publik, problem BUMD bukan semata pada laporan laba rugi, tetapi pada akar struktural yang melandasi pengelolaannya.
“Masalahnya bukan hanya rugi. Kalau sejak awal yang dipilih adalah mereka yang dititipkan, maka sistem ini cacat dari hulu,” ujar ABe kepada Hariandaerah.com
Ia menyebut, bahwa uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang seharusnya menjadi penjaga integritas proses seleksi, nyatanya hanya menjadi formalitas. “Kalau tim seleksi tidak independen, maka UKK itu hanya lembar soal untuk melegalkan pilihan politik,” tambahnya.
ABe mendorong reformasi menyeluruh, termasuk penerapan kontrak kinerja dan fakta integritas bagi pengurus yang terpilih. “Kalau gagal, harus ada pertanggungjawaban. Ini bukan jabatan kehormatan, ini tanggung jawab atas uang rakyat,” tegasnya.
BUMD sebagai Cermin Relasi Kekuasaan
Apa yang terjadi di Pringsewu bukan kasus tunggal. Ini adalah contoh tipikal bagaimana BUMD di banyak daerah telah direduksi menjadi instrumen politik elektoral. Kursi direksi dan komisaris menjadi arena barter balas jasa, bukan etalase kompetensi.
Meritokrasi yang semestinya menjadi fondasi institusional digantikan oleh loyalitas. Akuntabilitas digantikan oleh kompromi. Dan rakyat, pemilik sejati dari BUMD melalui APBD, justru tak punya ruang untuk turut mengawasi atau menilai.
Dalam konteks ini, kepala daerah tak bisa hanya bertindak sebagai pemberi mandat administratif. Ia harus memikul tanggung jawab penuh atas kualitas lembaga yang dibentuk atas nama publik. Jika tidak, maka keberadaan BUMD hanya akan jadi simbol: sebuah gedung kosong dengan papan nama besar, tapi nihil kontribusi fiskal.
Epilog: Reformasi atau Replikasi Kegagalan
BUMD Pringsewu seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah. Namun alih alih menumbuhkan nilai, ia justru menjadi beban fiskal. Dan semua itu berawal dari satu titik krusial: siapa yang dipilih untuk memimpin.
Jika rekrutmen ini gagal lagi, karena didikte oleh kekuasaan, ditutupi oleh seremonial, dan didiamkan oleh publik, maka kegagalan berikutnya bukan hanya bisa diprediksi, tapi sudah dijadwalkan.
Penulis : Davit Segara
