JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan tegas menyampaikan keprihatinan dan kekhawatirannya terhadap maraknya praktik penyusupan yang saat ini merajalela di berbagai kementerian/lembaga (K/L). Praktik ini, justru telah mengakibatkan pelemahan dalam kinerja pemerintah yang seharusnya diperkuat dan didukung.
“Di berbagai struktur lembaga pemerintahan sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan, praktik penyusupan yang terjadi di dalam lembaga-lembaga tersebut telah merusak efektivitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan” ungkapnya dalam sebuah acara di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2023).
Meskipun dia tidak menyebut secara rinci identitas dan modus operandi para penyusup tersebut, Mahfud MD tetap mengingatkan semua pihak agar selalu waspada terhadap ancaman tersebut. Penting bagi setiap individu dan lembaga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik penyusupan yang dapat mengganggu stabilitas dan kinerja pemerintahan.
Tak hanya itu, Mahfud juga mengeluarkan permintaan agar proses seleksi dan rekrutmen pejabat publik diperketat. Beliau menegaskan pentingnya mencegah penempatan pejabat berdasarkan hubungan pribadi atau praktik nepotisme yang dapat merusak integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita tidak boleh terlena atau menutup mata terhadap upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, kita tidak boleh terlena atau menutup mata terhadap upaya pelemahan struktur dari dalam, oleh sebab itu proses seleksi dan rekrutmen jabatan-jabatan publik diperketat, terutama di lembaga-lembaga penegak hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penempatan pejabat publik,” tegasnya.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan revolusi. Ia mengungkapkan bahwa sebaiknya negara terus melanjutkan semangat reformasi yang telah digemakan sejak tahun 1998.
“Menurut saya kita tidak perlu berpikir revolusi. Reformasi itu merupakan jalan tengah antara evolusi dan revolusi, dan kita harus mengambil jalan tengah tersebut. Itu adalah pilihan yang kita ambil pada tahun 1998-1999 dan seterusnya. Inilah yang harus kita jaga, yaitu kembali pada semangat reformasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” tutupnya dengan keyakinan.
Melihat kondisi ini, Mahfud menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ancaman penyusupan dalam struktur pemerintahan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan kepercayaan terhadap institusi negara.
Untuk mencapai hal tersebut, Menko Polhukam juga menegaskan perlunya peningkatan pengawasan internal di setiap lembaga pemerintah. Audit dan evaluasi yang rutin harus dilakukan guna mendeteksi potensi penyusupan dan memperbaiki sistem keamanan yang ada.
Selain itu, Mahfud mengajak semua pihak untuk melaporkan setiap indikasi penyusupan yang mereka temui. Keterbukaan dan transparansi dalam melaporkan kasus ini akan membantu pemerintah dalam mengambil tindakan yang tepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut.
Mahfud juga menekankan bahwa peran media massa sangat penting dalam memberitakan kasus-kasus penyusupan ini secara objektif dan bertanggung jawab. Dengan melibatkan masyarakat dan memberikan informasi yang akurat, media dapat menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik penyusupan dan menjaga integritas pemerintahan.
