JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempertimbangkan opsi pembentukan lembaga baru untuk mengelola dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menggantikan peran PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi, terutama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dalam rangka reformasi pengelolaan dana pensiun PNS. Isa mengakui bahwa membangun roadmap untuk rencana ini tidaklah mudah.
Isa menjelaskan bahwa saat ini Kemenkeu telah mengidentifikasi tiga area besar yang terkait dengan rencana tersebut. Pertama, terkait dengan program dana pensiun yang mencakup desain manfaat, desain iuran, dan hal-hal lainnya.
“Dalam hal ini, “(kedua)” mengacu pada area kelembagaan, yaitu pertimbangan apakah tetap mempertahankan PT Taspen dan PT Asabri atau membentuk lembaga baru untuk mengelola program-program tersebut,” ujar Isa saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).
“Kemungkinan adanya lembaga baru di masa mendatang dapat kita nilai lebih efektif dalam peran sebagai pengelola program-program ini. Atau, alternatifnya adalah kita dapat mengembalikan pengelolaan ini pada beberapa fungsi di kementerian/lembaga, terutama Kemenkeu.”” Tambahnya.
Selanjutnya, Isa juga menekankan pentingnya melakukan perbaikan dalam tata kelola. Menurutnya, pemerintah akan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam bidang-bidang khusus, seperti aktuaria, akuntansi, dan investasi.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun, serta memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil memberikan hasil yang optimal.
“Hal ini tentu menimbulkan dilema baru sementara itu, kami menyadari bahwa kelompok masyarakat non-PNS belum sepenuhnya memperoleh manfaat pensiun. Oleh karena itu, kami memiliki tekad kuat untuk meningkatkan kualitas manfaat pensiun tersebut. Kami berkomitmen untuk memperbaiki sistem pensiun secara keseluruhan agar lebih inklusif dan memberikan jaminan masa depan yang lebih baik, tidak hanya bagi PNS tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat.” tegasnya.
Meskipun demikian, Isa juga menyadari adanya dampak ekonomi dan keuangan yang mungkin timbul akibat reformasi pengelolaan dana pensiun PNS ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mampu mengendalikan dampak yang akan muncul dan memastikan bahwa reformasi tersebut tidak menyebabkan ketidakstabilan baru.
Isa mengakui bahwa dalam melaksanakan reformasi ini, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dampaknya terhadap perekonomian dan keuangan negara. Pemerintah harus mampu menjaga stabilitas keuangan dan memastikan bahwa para PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun yang layak, sementara juga memperhatikan kelompok masyarakat non-PNS yang belum memiliki akses serupa. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam memperbaiki sistem pensiun yang adil dan berkelanjutan bagi semua warga negara.
