JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan tanggapannya terkait keterlibatan beberapa pejabat kantor Imigrasi Makassar yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sahroni menegaskan bahwa penegakan hukum yang komprehensif sangatlah penting dalam menghadapi kasus ini, bahkan sampai dengan melibatkan jaringan mafia yang terlibat dalam praktik kejahatan tersebut.
Dalam hal ini, Sahroni mendukung upaya untuk mengungkap dan memberantas seluruh jaringan yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini, guna memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
“Saya telah menyampaikan hal ini kepada oknum Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melihat lebih rinci instruksi Presiden terkait perkara TPPO. Kita tidak ingin ada orang yang tidak terlibat menjadi ikut serta dalam proses ini dan oknum imigrasi juga harus diselidiki secara mendalam. Situasi seperti ini seakan menjadi kejadian yang rutin,” ungkap Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (21/6/2023).
Lebih lanjut, Sahroni menegaskan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang baru, namun perlu diambil langkah tegas oleh penegak hukum, bahkan sampai mengungkap jaringan mafia yang terlibat.
Sahroni meminta agar proses penegakan hukum tidak keliru dalam menentukan sasaran. Ia telah menyampaikan hal ini kepada pihak yang berwenang dalam penegakan hukum.
“Saat rapat dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, saya juga menekankan pentingnya memisahkan individu yang tidak terlibat dalam kasus TPPO. Kita harus berhati-hati agar orang yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa tidak ikut menjadi korban dalam kasus ini dan dilibatkan secara tidak adil oleh mereka yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal,” paparnya.
Sahroni menyoroti urgensi penegakan hukum yang menyeluruh dan mengusulkan investigasi yang mendalam terhadap oknum-oknum imigrasi yang terlibat dalam TPPO. Ia menekankan perlunya menghindari kesalahan sasaran dalam proses penegakan hukum, agar individu yang tidak terlibat tidak terjebak dalam situasi yang merugikan mereka secara tidak adil.
Dalam upaya memastikan keadilan, Sahroni juga berkomunikasi dengan pihak penegak hukum untuk mengamankan mereka yang tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Perkembangan ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam memberantas TPPO dan melindungi hak asasi manusia. Pihak berwenang harus bersikap tegas dan bertindak cepat untuk mengungkap seluruh jaringan dan pemain di balik praktik perdagangan orang yang merugikan banyak korban. Masyarakat pun berharap agar penegakan hukum yang komprehensif dan adil dapat membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.
