Aceh Barat Daya – Kritik pedas dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya, Zulkarnain, terkait kondisi fisik gedung DPRK yang dinilainya sangat memprihatinkan dan tidak mencerminkan marwah lembaga legislatif.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, buruknya fasilitas dan tampilan gedung DPRK mempermalukan institusi perwakilan rakyat di mata publik, apalagi ketika harus menerima tamu dari luar daerah.
“Saya malu jika tamu datang. Ini wajah lembaga legislatif—seharusnya representatif, bukan seperti bangunan terbengkalai,” ujar Zulkarnain kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Zulkarnain menyoroti berbagai kerusakan mulai dari cat dinding yang mengelupas, perabotan yang usang, hingga lantai gedung yang sudah tidak layak.
Ruang Komisi I disebut sebagai salah satu ruangan terparah, dengan kondisi kusam dan minim perawatan.
“Kalau ruang rapat saja tak terurus, bagaimana publik bisa percaya bahwa kami serius bekerja untuk mereka?” tegasnya.
Ia menekankan, persoalan ini bukan semata soal estetika, tetapi menyangkut citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRK sebagai institusi demokrasi lokal.
Kondisi serupa juga terlihat di lingkungan luar kantor Sekretariat DPRK. Zulkarnain menyebut tidak ada kesan bahwa area tersebut merupakan pusat lembaga pemerintahan. Bangunan terlihat biasa saja dan tertinggal jauh dibanding kantor-kantor lain di sekitarnya.
“Gedung ini sudah kadaluarsa, dari lantai dasar hingga lantai atas. Tidak ada satu pun bagian yang mencerminkan bahwa ini kantor perwakilan rakyat,” ucapnya dengan nada kecewa.
Zulkarnain mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Sekretariat DPRK segera melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari pengecatan ulang, pembaruan perabotan kerja, hingga perawatan rutin fasilitas dasar.
“Ini bukan soal mempercantik, tapi soal penghormatan terhadap lembaga. Gedung DPRK harus tampil layak sebagai simbol pelayanan dan pengambilan keputusan penting di daerah ini,” ujarnya.
Kritik tersebut mencuat di tengah meningkatnya harapan publik terhadap transparansi dan profesionalisme lembaga legislatif.
Zulkarnain mengingatkan bahwa lingkungan kerja yang buruk dapat menurunkan semangat kerja anggota dewan dan staf, serta menggerus kepercayaan rakyat.
“Kalau kita ingin dihargai, kita harus mulai dengan menghargai tempat kita bekerja. Dari kebersihan, kenyamanan, sampai tampilan gedung-semuanya mencerminkan keseriusan kita sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Sekretariat DPRK maupun Pemkab Aceh Barat Daya atas sorotan dan desakan yang disampaikan Zulkarnain.
