LAMPUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan menetapkan seorang pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Selatan Maju (Perseroda) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan pada periode 2022–2023.
Tersangka berinisial LK (30) yang menjabat bendahara di perusahaan milik pemerintah daerah tersebut, resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (30/7/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Penetapan dilakukan setelah tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Lampung Selatan mengantongi cukup bukti.
“Tim penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka dalam pengelolaan keuangan PT Lampung Selatan Maju,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Selatan dalam keterangan tertulis yang diterima Hariandaerah.com, Rabu malam.
Dugaan korupsi itu terbongkar berdasarkan hasil audit Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang menemukan kerugian negara mencapai Rp517.382.907. Nilai tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Audit Kejati Lampung tertanggal 10 Juni 2025.
Menimbang kondisi tersangka yang baru melahirkan dan masih menyusui, Kejari memutuskan untuk tidak melakukan penahanan di rutan. LK dikenakan penahanan rumah selama 20 hari ke depan sejak 30 Juli 2025, dengan pengawasan ketat melalui alat pendeteksi elektronik (APE).
“Selain penahanan rumah, tersangka juga diwajibkan melapor secara berkala kepada penyidik Kejari Lampung Selatan,” kata penyidik.
Atas perbuatannya, LK dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dengan jeratan pasal tersebut, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Kejari Lampung Selatan menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas, tanpa pandang bulu. Penegakan hukum, kata penyidik, tetap mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan.
“Kami tegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku tindak pidana korupsi, sekalipun memiliki kondisi khusus. Penegakan hukum harus tetap berjalan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Lampung Selatan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. (*/ vit )
