Aceh Barat Daya – Gelombang penolakan keras terhadap rencana pembangunan Batalyon TNI di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus membesar.
Jaringan Aneuk Syuhada (JASA) Abdya menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk provokasi terang-terangan sekaligus pengkhianatan terhadap kesepakatan damai Aceh yang lahir melalui MoU Helsinki pada 2005 silam.
Ketua JASA Abdya, Said Fadhli, mengeluarkan pernyataan tegas yang mengguncang ruang publik Aceh. Menurutnya, pemerintah pusat tengah “bermain api di atas bara” dengan memaksakan pembangunan fasilitas militer di wilayah yang pernah menjadi salah satu episentrum konflik bersenjata.
“Pembangunan Batalyon di Abdya adalah tindakan sembrono. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi serangan langsung terhadap ingatan kolektif dan martabat rakyat Aceh,” ujar Said, Kamis (7/8/2025) malam.
Said menilai kehadiran markas militer di tanah bekas konflik hanya akan membuka kembali luka lama yang belum pernah benar-benar disembuhkan.
Ia memperingatkan, jika pemerintah pusat tetap melanjutkan proyek tersebut, maka potensi gejolak sosial hingga kebangkitan kembali gerakan perlawanan bukanlah hal mustahil.
“Kalau pemerintah terus menginjak-injak MoU Helsinki dan UUPA, jangan salahkan kami jika rakyat Aceh kembali menuntut kemerdekaan. Karena ini sudah terlalu jauh,” tegasnya.
Said tidak hanya berbicara dari sudut pandang politik, tetapi juga dari pengalaman pribadi. Ia adalah anak korban konflik yang kehilangan ayah secara misterius pada masa darurat militer. Hingga kini, keluarganya tidak pernah mendapat keadilan atau penjelasan resmi dari negara.
“Ayah saya dibunuh tanpa proses hukum, tanpa keadilan, bahkan tanpa kuburan. Sampai hari ini negara diam. Lalu sekarang kalian datang dengan Batalyon? Ini penghinaan terhadap semua korban,” ungkapnya dengan nada emosional.
Menurutnya, pembangunan Batalyon di Abdya akan mencederai semangat rekonsiliasi dan memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat.
Ia menuding proyek tersebut merupakan upaya sistematis untuk menghapus memori perjuangan dan penderitaan rakyat Aceh.
“Ini bukan proyek biasa. Ini adalah langkah untuk menghapus sejarah dan mengaburkan identitas perjuangan Aceh. Pemerintah pusat harus tahu diri dan tahu sejarah,” katanya.
Said mengingatkan bahwa perdamaian di Aceh tidak lahir dari belas kasih pemerintah pusat, melainkan dari pengorbanan besar rakyat Aceh yang kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan akibat konflik bersenjata selama puluhan tahun.
“Damai ini lahir dari luka, bukan dari hadiah Jakarta. Jangan pernah mengira rakyat Aceh sudah lupa, apalagi menyerah,” tutupnya.
JASA Abdya menegaskan, mereka tidak akan tinggal diam jika rencana pembangunan Batalyon terus berjalan. Bentuk perlawanan, baik di jalanan maupun di ranah politik, disebut sebagai opsi yang siap diambil.
Dalam catatan sejarah Aceh, keberadaan basis militer di tengah masyarakat sipil selalu meninggalkan trauma mendalam.
Pihak JASA menilai, pemerintah pusat seharusnya memprioritaskan pemulihan ekonomi, penyelesaian pelanggaran HAM, dan penguatan otonomi khusus ketimbang membangun simbol-simbol militer yang rawan memicu instabilitas.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI atau pemerintah pusat terkait ancaman penolakan keras ini. Namun gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat Aceh diyakini akan terus menguat seiring meluasnya kesadaran publik akan isu tersebut.
