BREBES – Pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes yang merupakan program strategis nasional akhirnya memasuki tahap pelaksanaan fisik. Kendati sempat tertunda karena berbagai kendala, pemerintah daerah memastikan pembangunan dimulai dan ditargetkan bisa beroperasi pada Juni mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Imam Baehaqi, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Warudin, dalam keterangannya kepada awak media hariandaerah.com , Kamis (23/04/2026).
Menurut Warudin, program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden yang dikoordinasikan melalui Kementerian Sosial. Namun, dalam pelaksanaannya melibatkan sinergi dengan beberapa kementerian teknis lainnya, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertanggung jawab atas pembangunan fisiknya.
“Kami menggambarkan bahwa Sekolah Rakyat ini adalah program Presiden. Meskipun berada di bawah payung Kementerian Sosial, dalam pembangunannya melibatkan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian PU,” terang Warudin.
Lokasi pembangunan ditetapkan berada di Desa Wilahar, Kecamatan Larangan. Awalnya, pembangunan direncanakan bisa segera rampung, namun sempat mengalami penundaan.
“Dulu rencananya paket sudah siap mau selesai, tapi karena ada hambatan akses jembatan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan berat. Padahal saat itu sudah disiapkan jembatan Bailey (jembatan sementara portable), tapi karena terjadi bencana besar di Aceh dan Sumatera, jembatan tersebut justru dialihkan ke lokasi bencana. Akhirnya kami harus menunggu, dan proses pembangunan baru bisa dilaksanakan sekarang,” paparnya.
Menyikapi keterbatasan akses dan waktu yang sempit, Kementerian PU menunjuk PT Wika sebagai pelaksana pekerjaan dengan menerapkan pola pembangunan sistem fabrikasi.
“Memang polanya dibuat fabrikasi di luar lokasi. Jadi komponen-komponen seperti panel dinding, pondasi, pagar, dan struktur lainnya dibuat terlebih dahulu di tempat lain. Setelah jadi, baru diangkut dan dirakit di lokasi menggunakan kendaraan yang bisa melewati jembatan setempat,” jelasnya.
Dengan metode ini, pembangunan diharapkan berlangsung sangat cepat. Fasilitas yang akan dibangun mencakup gedung kelas sekolah, ruang guru, dapur umum, hingga asrama bagi siswa.
Secara resmi, pelaksanaan pembangunan dimulai pada 1 April 2026. Pemerintah Kabupaten Brebes menargetkan pada bulan Juni nanti, fasilitas ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Di bulan Juni insya Allah bisa beroperasi, namun tahap awal baru untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Sementara untuk jenjang SMP dan SMA akan menyusul berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan,” ujarnya.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu instruksi resmi terkait jumlah peserta didik dan pembagian kelas.
“Untuk jumlah peserta didik dan berapa rombongan belajar (rombel) yang akan dibuka, apakah satu, dua, atau tiga, kami masih menunggu instruksi final dari Kementerian Sosial,” tambahnya.
Calon peserta didik sendiri telah disiapkan berdasarkan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1-2, yang nantinya akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian kriteria.
“Program berjalan walaupun ada kendala, tapi kami pastikan untuk tahun ajaran baru di bulan Juni, pendidikan jenjang SD bisa jalan dulu. Target SD berjalan, sementara proses untuk SMP dan SMA tetap berlanjut,” tandas Warudin.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, Dani Asmoro, melalui Sekretaris Dinas (Sekdin) Ismawan Nur Laksono, menyampaikan upaya pemenuhan infrastruktur pendukung.
“Saat ini Dinas PU sudah mengusulkan pembangunan jembatan Kedung Abad dan perbaikan akses jalan untuk menunjang operasional Sekolah Rakyat. Pengusulan dilakukan melalui anggaran Infrastruktur Jalan Daerah Kementerian PU. Pelaksanaannya saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat,” singkat Ismawan.
