BREBES – Dampak kasus hukum yang menyeret tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan korupsi yang diungkap Kejaksaan Agung, kini terasa nyata hingga ke tingkat daerah. Sebanyak 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Brebes terpaksa menghentikan operasionalnya. Akibatnya, puluhan ribu siswa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mendapatkan asupan makanan seperti biasanya.
Pengungkapan kasus korupsi tersebut berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Puluhan dapur pengolahan makanan di Brebes berhenti beroperasi sementara waktu, dikarenakan terkendalanya pencairan anggaran dan proses administrasi yang tertunda akibat proses hukum yang sedang berjalan di tingkat pusat.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Brebes, Arya Dewa Nugroho, saat dikonfirmasi awak media pada Senin (08/06/2026) siang, membenarkan kondisi tersebut. Berdasarkan data resmi yang dihimpun di daerah, dari total 182 SPPG yang beroperasi di seluruh Brebes, saat ini tercatat ada 50 unit yang berhenti melayani.
Dari jumlah 50 SPPG yang berhenti itu, rinciannya terbagi menjadi dua penyebab utama. Sebanyak 31 SPPG berhenti beroperasi secara langsung akibat dampak kasus hukum dan keterlambatan pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara itu, 19 SPPG lainnya berhenti beroperasi karena dikenakan sanksi penangguhan atau suspend.
“Ada 50 SPPG yang berhenti sementara. Sebanyak 31 di antaranya berhenti karena dana belum cair akibat keterlambatan pencairan dari PPK. Sedangkan 19 sisanya sedang dalam masa suspend,” jelas Arya Dewa Nugroho.
Penghentian operasional ini memberikan dampak yang cukup besar bagi dunia pendidikan dan pemenuhan gizi anak. Arya memaparkan, rata-rata setiap satu unit SPPG melayani kebutuhan gizi antara 2.200 hingga 2.500 orang siswa. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, diperkirakan ada lebih dari 68.200 penerima manfaat yang terdampak dan tidak mendapatkan jatah makan bergizi pada hari ini.
“Tiap SPPG estimasi melayani 2.200 sampai 2.500 penerima manfaat. Maka jumlahnya mencapai puluhan ribu siswa yang tidak terlayani sementara waktu,” ungkapnya.
Di kalangan siswa, keberadaan program ini sangat dirasakan manfaatnya, sehingga penghentian mendadak ini memunculkan kerinduan dan harapan agar kegiatan segera kembali berjalan normal. Fika Mulyaningrum, siswi SMP Negeri 1 Brebes, mengaku kecewa sekaligus berharap kebijakan ini hanya bersifat sementara. Ia tidak mendapatkan jatah makan bergizi pada hari Senin ini, yang merupakan hari pertama pemberhentian operasi.
“Hari ini kami tidak mendapatkan jatah makan. Penginnya MBG beroperasi lagi, agar kami para pelajar dapat jatah makan seperti biasanya,” ujar Fika saat ditemui di lingkungan sekolahnya.
Harapan serupa disampaikan Evan Jose Setiawan, siswa lainnya. Menurutnya, program MBG sangat membantu siswa dalam pemenuhan kebutuhan gizi harian, sehingga ia berharap penghentian ini tidak berlangsung lama. Jose pun berpesan agar ke depannya variasi menu makanan semakin ditingkatkan.
“Inginnya diadakan lagi dengan lauk yang lebih variatif dan sehat, biar kami tidak sampai bosan dan tetap semangat sekolah,” ujar Jose dengan penuh harap.
Sementara itu, Penanggung Jawab Program MBG di SMP Negeri 1 Brebes, Fakrurrozi, menjelaskan bahwa informasi mengenai penghentian sementara distribusi makanan baru diterima pihak sekolah pada Minggu (7/6) malam, hanya sehari sebelum pelayanan berhenti. Pemberitahuan itu masuk melalui pesan grup WhatsApp dari pihak pengelola SPPG.
“Kami baru dapat kabar semalam melalui grup WhatsApp. Diberitahukan bahwa kegiatan sementara berhenti dulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pusat,” kata Fakrurrozi.
Ia menambahkan, di SMP Negeri 1 Brebes saja, tercatat sebanyak 734 siswa merupakan penerima manfaat rutin program ini. Terakhir kali mereka menerima distribusi makanan bergizi adalah pada Jumat pekan lalu. Keberadaan program ini sangat membantu meringankan beban orang tua sekaligus menjaga konsentrasi belajar siswa.
“Tentu harapan kami dan seluruh warga sekolah, program yang sangat bermanfaat ini bisa kembali berlanjut secepatnya. Kami berharap kendala administrasi dan hukum ini segera selesai, agar gizi anak-anak tetap terjaga dengan baik,” pungkas Fakrurrozi.
