BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini disampaikannya dalam acara peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa yang digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5/2025).
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, dan diikuti oleh ribuan kepala desa serta tuha peut dari seluruh Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menyatakan bahwa koperasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan membangun kemandirian desa.
“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Aceh menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Mualem menyebutkan, antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, dan koperasi desa akan menjadi gerakan ekonomi kolektif berbasis potensi lokal. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menggali kekuatan sektor unggulan desa, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Gubernur juga berharap agar dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada tahap pembentukan koperasi saja, tetapi berlanjut ke pendampingan regulasi, pelatihan SDM, akses permodalan, hingga penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam paparannya menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan agenda strategis nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi desa secara nasional hingga akhir Juni, dengan peluncuran resmi oleh Presiden pada 12 Juli 2025.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Ia harus mampu menjadi badan usaha yang mandiri—memiliki bank, pabrik, kebun, hingga fasilitas distribusi dan layanan masyarakat. Model bisnisnya dirancang lengkap, mulai dari toko sembako, unit simpan pinjam, klinik, gudang, hingga menjadi agen LPG, pupuk, dan gabah,” jelas Ferry.
Ia juga menyoroti permasalahan rantai distribusi yang panjang dan merugikan petani serta konsumen. Koperasi desa diharapkan menjadi solusi konkret untuk memotong rantai tersebut, meningkatkan margin petani, dan menjaga stabilitas harga pangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap program ini sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi nasional. Ia meminta kepala daerah dan camat untuk segera memfasilitasi proses Musdesus dan legalisasi koperasi desa.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Namun kami melihat langsung, pergerakan mulai cepat. Targetnya, seluruh gampong sudah menyelesaikan Musdesus akhir Mei dan koperasi tercatat di Kemenkumham akhir Juni,” ujar Bima Arya.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan dan pemetaan potensi lokal agar koperasi desa yang dibentuk benar-benar relevan dan berdaya saing. “Kami optimistis, Koperasi Merah Putih akan berdiri kokoh di seluruh Aceh dan menjadi pilar utama kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati dan wali kota, kepala SKPA, kepala biro di lingkungan Setda Aceh, para camat, keuchik, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah.
