JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas telah melaporkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, Azwar menjelaskan bahwa KemenPAN RB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyusun simulasi mengenai ASN yang akan dipindahkan dalam tahap pertama.
“Kami telah membuat simulasi secara detail mengenai ASN mana saja yang akan dipindahkan setelah fasilitasnya siap. Kami juga telah memetakan jabatan dan identitas ASN yang akan pindah di setiap Kementerian/Lembaga. Simulasi ini telah dilakukan secara komprehensif oleh KemenPAN RB dan BKN,” ungkap Azwar di Kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Menurut penjelasan Azwar, kementerian yang akan mengalami pemindahan ASN pertama kali adalah KemenPAN RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Rencananya, pemindahan ini akan dimulai pada tahun 2024 mendatang.
“Kementerian-kementerian terkait kebijakan, seperti KemenPAN RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan beberapa kementerian/lembaga lainnya akan menjadi prioritas dalam pemindahan ini. Namun, tidak semua ASN harus pindah secara seketika, proses ini akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
“Target pelaksanaan pemindahan ASN ini adalah tahun 2024. Saat ini, terdapat 47 menara yang telah disiapkan untuk menampung ASN dan masih menunggu proses lelang konstruksi,” tambahnya.
Ia juga mengklaim bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai ASN yang menolak untuk dipindahkan. Bahkan, Azwar mengungkapkan bahwa ada ASN yang tidak termasuk dalam skenario pemindahan, namun mengajukan permohonan untuk ikut serta.
“Yang menarik, ada sebagian ASN yang mengusulkan diri dan mengajukan surat untuk turut serta dalam skenario pemindahan ASN,” ujarnya.
Sebelumnya, Azwar telah menyampaikan bahwa dalam tahap pertama atau pada tahun 2024 mendatang, sekitar 16.990 ASN dan anggota TNI-Polri akan dipindahkan ke IKN. Rinciannya, terdapat 11.274 ASN yang berasal dari 40 kementerian dan lembaga, serta 5.716 anggota TNI dan Polri.
Dalam kunjungannya ke proyek IKN minggu lalu, Azwar berharap kehadiran ASN ini dapat mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di IKN. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya pemindahan ASN ke IKN, diharapkan akan tercipta sinergi antara institusi pemerintah di pusat dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
“ASN yang hadir di IKN diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik, sehingga dapat memperkuat kerja sama antarinstansi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pemindahan ASN ke IKN dengan cermat dan bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan strategis, infrastruktur, dan kesiapan fasilitas. Dengan demikian, diharapkan IKN dapat menjadi pusat administrasi pemerintahan yang modern dan efisien, membawa manfaat positif bagi pelayanan publik dan kemajuan negara.
