Gerindra Aceh Utara Sesalkan Pernyataan Ketua DPRA, Dinilai Berpotensi Menjatuhkan Muallem

ACEH UTARA– Ketua DPC Gerindra Aceh Utara, H. Anwar Risyen, menyayangkan pernyataan Ketua DPRA, Zulfadli, A. Md, yang menuduh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, sebagai pihak di balik pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat pleno DPRA beberapa waktu lalu dan dinilai tidak pantas serta berpotensi menimbulkan ketegangan politik di Aceh.

“Pernyataan Ketua DPRA yang menuding pengangkatan Plt Sekda Aceh sebagai permainan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, yang juga Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), serta Bendahara Partai Gerindra, T. Irsadi, merupakan kekeliruan besar. Seorang pimpinan legislatif seharusnya lebih bijak dalam berbicara, terutama dalam forum resmi seperti rapat pleno,” ujar H. Anwar Risyen, Sabtu (22/02/2025).

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga tidak mencerminkan komunikasi yang baik dari seorang pejabat publik.

“Sebagai kader Gerindra, saya sangat menyesalkan ucapan tersebut, apalagi keluar dari seorang pimpinan DPRA. Jangan sampai pernyataan yang belum tentu benar malah meretakkan hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru seumur jagung,” tegasnya.

Anwar Risyen menekankan bahwa jika ada dugaan kesalahan administrasi dalam pengangkatan Plt Sekda Aceh, Ketua DPRA seharusnya mengedepankan klarifikasi dan konfirmasi dengan pihak terkait sebelum melontarkan tuduhan di forum terbuka.

“Jika memang ada prosedur yang keliru, DPR Aceh seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, bukan malah melontarkan tuduhan terbuka dalam forum resmi,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antara Partai Aceh dan Gerindra yang telah terjalin selama lebih dari 15 tahun.

“Jangan sampai hubungan ini retak hanya karena pernyataan satu orang. Perlu diingat, SK pengangkatan Plt Sekda Aceh ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Jadi, jika Ketua DPRA Zulfadli berpendapat demikian, itu sama saja dengan menjatuhkan Muallem melalui opini publik,” pungkas Ketua Fraksi Gerakan Kebangkitan Nanggro Aceh itu.

H. Anwar Risyen, yang telah menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Utara selama tiga periode, berharap semua pihak dapat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat agar stabilitas politik di Aceh tetap terjaga.