BANDA ACEH — Yayasan Berkah Pangan Bergizi menanggapi terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yayasan menilai skema tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar pelaksanaan program tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Yayasan Berkah Pangan Bergizi menegaskan dukungannya terhadap program MBG yang dinilai memiliki tujuan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Namun, terkait wacana pengelolaan melalui kantin sekolah, yayasan meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum skema tersebut diterapkan.
“Pada prinsipnya kami mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis karena program ini sangat penting untuk pemenuhan gizi anak-anak. Namun, kami berharap rencana pelaksanaan MBG dialihkan dan dikelola melalui kantin sekolah dapat dipertimbangkan,” ujar perwakilan Yayasan Berkah Pangan Bergizi, Shidqi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Shidqi, kantin sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki fungsi yang berbeda sehingga diperlukan pertimbangan mengenai kesiapan masing-masing fasilitas apabila nantinya dilibatkan dalam pelaksanaan MBG.
“Menurut kami, kantin sekolah dan SPPG memiliki fungsi yang berbeda. Kantin merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan jajanan siswa, sedangkan SPPG memang dipersiapkan untuk menjalankan pelayanan makan bergizi dengan sistem, standar, tenaga dan pengawasan yang lebih khusus,” katanya.
Pihaknya juga menilai pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan dari berbagai sisi, mulai dari sarana dan prasarana, tenaga pengolah makanan, kapasitas produksi hingga pengawasan keamanan pangan.
“Kalau MBG dikelola melalui kantin, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu kesiapan sarana, kapasitas produksi, tenaga pengolah makanan, standar keamanan pangan dan sistem pengawasannya,” ujarnya.
Selain itu, Shidqi mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi siswa, tetapi mencakup rangkaian proses yang harus memenuhi standar.
“Kami juga melihat bahwa pengelolaan MBG bukan hanya persoalan menyediakan makanan dan membagikannya kepada siswa. Ada proses perencanaan menu, pemenuhan standar gizi, pengadaan bahan, pengolahan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan yang semuanya harus berjalan dengan baik,” katanya.
Wacana pemanfaatan kantin sekolah sendiri sebelumnya muncul sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk wilayah tertentu yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit. Pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia sebagai bagian dari upaya efisiensi program.
Dalam perkembangannya, pemerintah juga menyatakan skenario pelibatan kantin sekolah masih memerlukan penyusunan dan kajian lebih lanjut.
Yayasan Berkah Pangan Bergizi berharap setiap perubahan skema pelaksanaan MBG tetap mengutamakan kualitas layanan dan kepentingan penerima manfaat.
“Karena itu, kami berharap wacana tersebut tidak langsung diterapkan secara luas sebelum dilakukan kajian yang benar-benar komprehensif. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, aman dan berkualitas,” kata Shidqi.
Yayasan menegaskan catatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari perhatian terhadap keberlangsungan program MBG.
“Kami tidak sedang mempertentangkan kantin sekolah dengan SPPG. Kami hanya ingin pelaksanaan MBG tetap berada dalam sistem yang mampu menjamin standar gizi dan keamanan pangan bagi penerima manfaat,” pungkasnya.
