ACEH TIMUR – Puluhan warga Desa Bandar Baro, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, melakukan aksi protes dengan mengambil alih kembali sumur minyak JR-50 yang berada di wilayah mereka, Sabtu (25/10/2025).
Aksi ini dipicu oleh rasa kecewa masyarakat terhadap PT Medco E&P Malaka, setelah mereka merasa dibohongi oleh oknum humas perusahaan terkait penyaluran uang tali asih dari kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS).
Warga mengaku marah setelah mengetahui bahwa perusahaan telah menyalurkan uang tali asih sebesar Rp1 juta per kepala keluarga kepada masyarakat di desa tetangga pada Kamis (23/10/2025), sementara warga Bandar Baro yang juga termasuk dalam wilayah ring satu tidak mendapatkan hak yang sama.
Padahal, menurut warga, sebelumnya pihak humas PT Medco E&P Malaka sempat membantah adanya penyaluran uang tali asih tersebut saat dikonfirmasi oleh tokoh masyarakat Desa Bandar Baro.
Pj Keuchik Desa Bandar Baro, Rasyidin, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap perusahaan yang dinilai tidak adil dalam memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar wilayah operasi.
“Ketimpangan sosial terlihat jelas. Di satu sisi ada pembagian uang kepada warga desa tetangga, di sisi lain warga Bandar Baro yang merupakan desa ring satu justru dianaktirikan oleh PT Medco. Selama tujuh tahun ini produksi mereka juga dihasilkan dari sumur-sumur yang berada di tanah kami. Tapi kami dibohongi. Jelas kami kecewa dan marah,” ujar Rasyidin.
Sementara itu, Ketua LSM Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Aceh Timur, Supridar, menilai warga sekitar tambang kini ibarat “penonton di rumah sendiri”. Ia menyebut, selain persoalan uang tali asih, minimnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan peluang usaha di proyek tambang Blok A juga memperlebar kesenjangan sosial di wilayah tersebut.
Menurut Supridar, program CSR dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) yang dijanjikan PT Medco sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga.
“Forum keuchik yang seharusnya menjadi wadah musyawarah, justru hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi proses rekrutmen tenaga kerja lokal maupun program perusahaan lainnya. Forum itu belum menjadi ruang dialog sejati antara warga terdampak dan pihak perusahaan,” tegas Supridar.
Ia menambahkan, ketika aspirasi masyarakat hanya dijadikan pelengkap dokumen dan bukan dasar dalam pengambilan kebijakan, maka ketimpangan sosial akan terus melebar di wilayah kerja tambang Blok A.
Supridar juga mengungkapkan kekecewaannya karena hingga kini PT Medco dinilai belum menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
“Sejak kehadiran Medco, belum terlihat adanya perubahan ekonomi yang signifikan bagi warga Aceh Timur. Seharusnya, tim kehumasan perusahaan mengikuti pola komunikasi yang dilakukan manajer sebelumnya, Rivian Pragitta, yang aktif berkomunikasi langsung dengan masyarakat akar rumput dan menyusun program CSR secara partisipatif,” tutup Supridar.
