BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) secara resmi mengangkat T. Emi Syamsyumi yang akrab disapa dengan Abu Salam sebagai Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.1/1117/2025, Abu Salam diarahkan fokus pada penguatan kemitraan dan kolaborasi strategis lintas sektor. Hal ini sekaligus meneguhkan peran strategis Aceh dalam memperkuat jejaring investasi global berbasis kekhususan dan otonomi khusus (Otsus).
Agenda yang diberikan Mualem kepada Abu Salam pun tidak main-main, mulai dari fasilitasi sistem pembayaran digital lintas negara antara Bank Aceh Syariah dan ActionPay (PT. Asia Pelangi Remiten), membuka keran investor luar negeri di bidang energi, properti, dan logistik, hingga advokasi investasi sektor riil seperti tambang emas, batu bara, galena, dan tembaga.
Abu Salam juga diberi mandat menyusun proposal investasi pabrik woodchip dan wood pellet berbasis biomassa dari limbah kayu Aceh, serta menjajaki kerja sama dengan raksasa migas dunia seperti Petronas, Petrochina, dan Sinaco, yang diarahkan pada pengelolaan blok marginal dan potensi LNG skala kecil di Aceh.
Selain itu, Sektor lingkungan juga tak luput dari perhatian Abu Salam dengan peran baru yang akan diembannya itu nanti.
Abu Salam mendapat tugas strategis merancang solusi pengelolaan limbah B3 industri dan medis, termasuk rencana pendirian hazardous waste facility skala provinsi yang terintegrasi.
Sementara itu, penunjukan Abu Salam mendapat dukungan penuh dari Juru Bicara KPA Luwa Nanggroe, Umar Hakim Ilhami. Ia menegaskan bahwa langkah Mualem sejalan dengan semangat kekhususan Aceh.
“Pengangkatan Abu Salam bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari strategi besar Mualem untuk menempatkan Aceh di jalur investasi global,” kata Umar Hakim kepada hariandaerah.com, Rabu (24/09/2025).
Dengan dasar UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) dan otonomi khusus, Aceh memiliki ruang legitimasi penuh untuk menjalin kerja sama internasional, baik di bidang energi, keuangan, maupun lingkungan.
Umar juga menyebutkan, Abu Salam yang kini sebagai Ketua KPA Luwa Nanggroe adalah figur yang tepat karena memiliki jejaring luas dengan kalangan diaspora, investor luar negeri, serta basis akar rumput yang kuat di Aceh.
“Keputusan Mualem ini sebagai sinyal positif bahwa Pemerintah Aceh ingin keluar dari ketergantungan fiskal dan mulai mendorong pembangunan berbasis investasi produktif,” terangnya.
Menurut Umar, skema kemitraan yang difasilitasi Abu Salam diharapkan mampu membuka pasar baru bagi UMKM Aceh, sekaligus mendorong sektor energi, infrastruktur dan ekonomi hijau.
“Dengan mandat ini, Abu Salam bukan sekadar penasehat, melainkan jembatan strategis antara Pemerintah Aceh, dunia usaha, diaspora dan investor global,” ungkap Umar Hakim.
