BANDA ACEH — Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu siang (9/7/2025).
Musrenbang RPJMA merupakan forum strategis awal dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah daerah untuk lima tahun mendatang. Kegiatan ini dihadiri Penjabat Gubernur Aceh Muzakir Manaf, unsur Forkopimda Aceh, para kepala SKPA, bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan LSM dan pemangku kepentingan lainnya.
Kehadiran Pangdam IM menjadi simbol komitmen dan partisipasi aktif TNI, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Niko Fahrizal menegaskan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan. Ia menyatakan bahwa Kodam Iskandar Muda siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Kodam Iskandar Muda siap memberikan dukungan maksimal untuk mewujudkan visi pembangunan Aceh yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Mayjen Niko Fahrizal.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pendekatan kolaboratif dan keterlibatan semua pihak, termasuk TNI.
“Keamanan yang terjaga dan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan merupakan kunci pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kami akan terus berkontribusi aktif melalui pendekatan teritorial yang humanis dan solutif,” tegasnya.
Musrenbang kali ini mengangkat tema “Memantapkan Transformasi Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Berbagai arah kebijakan dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan dipaparkan, mulai dari penguatan sektor pertanian dan perikanan, infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kreatif, hingga reformasi birokrasi.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa dokumen RPJMA bukan sekadar produk administratif, melainkan representasi harapan masyarakat Aceh terhadap pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan.
“Kami mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur Forkopimda, termasuk Pangdam IM. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan pembangunan Aceh ke depan,” ujarnya.
Partisipasi aktif Kodam IM dalam Musrenbang ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari aspek keamanan dan ketertiban. Tanpa stabilitas wilayah, pembangunan sulit berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan berakhirnya Musrenbang RPJMA 2025–2029, seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat diharapkan dapat bersatu langkah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong royong, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan Aceh.
