BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar pertemuan dengan sejumlah Non-Governmental Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), serta para relawan kemanusiaan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat upaya pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi. Pertemuan berlangsung di Posko Tanggap Darurat, Selasa (9/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda memaparkan perkembangan terkini penanganan bencana di berbagai wilayah terdampak. Ia menyebutkan bahwa proses evakuasi masih terus dilakukan, sementara percepatan pembukaan akses transportasi di Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah tengah menjadi prioritas agar mobilisasi bantuan dapat berjalan lebih optimal.
Nasir turut menekankan pentingnya memastikan kelancaran distribusi logistik oleh BNPB, BASARNAS, dan para relawan, termasuk melalui percepatan pembangunan jembatan bailey sebagai solusi sementara untuk memulihkan konektivitas yang terputus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah juga memfokuskan percepatan pemulihan jaringan komunikasi yang terganggu akibat belum stabilnya pasokan listrik. Pemerintah terus berkoordinasi untuk menjaga ketersediaan BBM, air bersih, dan stabilitas harga pangan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut menyampaikan bahwa pemerintah sedang menjajaki skema renovasi rumah warga yang terdampak banjir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini bertujuan mempercepat pemulihan hunian agar para pengungsi dapat segera kembali ke rumah masing-masing.
Pada sesi dialog, para peserta pertemuan mengapresiasi inisiatif Sekda menyelenggarakan forum tersebut. Mereka menyampaikan berbagai masukan strategis terkait kebutuhan mendesak di lapangan, seperti ketersediaan air bersih, alat berat untuk membuka akses, fasilitas MCK, dapur umum, obat-obatan, serta pemerataan posko kesehatan di setiap desa.
NGO dan relawan juga menyoroti pentingnya transparansi penyaluran bantuan serta penyediaan informasi terpadu mengenai lokasi posko, alur mobilisasi logistik, dan mekanisme distribusi bantuan. Kepastian target waktu pembukaan akses jalan utama juga menjadi perhatian karena akan sangat menentukan kelancaran penyaluran bantuan.
Selain itu, peserta pertemuan menyinggung isu strategis seperti perlunya advokasi terhadap praktik illegal logging yang dinilai memperparah dampak bencana. Mereka juga meminta konsolidasi data wilayah terisolir, penyusunan standar prioritas penerima bantuan, serta penetapan tata kelola yang jelas dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
“Pertemuan ini menjadi ruang monitoring bersama untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan transparan, responsif, dan tepat sasaran. Koordinasi lintas sektor akan terus kami tingkatkan untuk memastikan pemulihan Aceh pascabanjir berlangsung lebih cepat, efektif, dan terarah,” tegas Nasir.
