BANDA ACEH – Dalam upaya mengendalikan inflasi daerah, Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki memimpin rapat koordinasi melalui konferensi virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Senin (21/8/2023).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Bank Indonesia, dan Kejaksaan Tinggi Aceh.
Mendagri, Tito Karnavian, kembali menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap harga bahan pokok, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi yang mungkin timbul dalam tahun politik.
Beliau juga meminta agar pasokan komoditas pangan tetap terjaga dengan baik demi mencegah lonjakan harga yang berlebihan.
“Bahan pangan harus tersedia dengan baik terutama di tahun politik yang akan menimbulkan dinamika baru,” kata Mendagri.
Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian adalah lonjakan harga bawang putih yang signifikan dalam tahun ini. Mendagri Tito memandang bahwa langkah efektif untuk meredam inflasi ini adalah dengan mendorong peningkatan produksi bawang putih, baik di lahan-lahan kota maupun daerah pedesaan.
“Komoditas yang mahal ini bisa diatasi dengan gerakan tanam, di kota, lorong, gang, dan apalagi di lahan tidur yang luas, karena masa panennya tidak lama,” ungkap Tito.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti isu distribusi yang menjadi faktor penting dalam inflasi bawang putih. Beliau mengingatkan aparat keamanan untuk memastikan tidak adanya praktik penimbunan atau manipulasi impor yang dapat mengakibatkan fluktuasi harga.
“Saya mohon Satgas Pangan Polri dan Jaksa untuk membantu pengawasan importasi hingga distribusi bawang,” harapnya.
Tito juga mengingatkan akan ancaman El Nino dan dampaknya terhadap ketersediaan pangan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) guna mengendalikan inflasi.
Jika diperlukan, beliau menyarankan kerjasama dengan kejaksaan untuk memastikan langkah-langkah tersebut tetap sesuai dengan hukum.














